59319 KALI DIBACA

Parkir di RS Elisabeth ‘Ilegal’ Langgar Perda

Parkir di RS Elisabeth ‘Ilegal’ Langgar Perda
example banner
 
Rajudin: Tindak Oknum Dishub yang Kongkalikong   
 
Medan | mediarealitas
Sejumlah pengguna parkir di Rumah Sakit Elisabeth Jl H Misbah Medan mengaku kecewa dan protes terkait tarif parkir yang dinilai sangat memberatkan di rumah sakit tersebut. Pasalnya tarif parkir kendaraan roda empat dan roda dua diwajibkan bayar Rp 2.000 hingga Rp 10.000. Penetapan parkir tersebut dipastikan melanggar peraturan daerah (Perda) No 10 Tahun 2011 Pemko Medan tentang pajak parkir.
 
Parahnya lagi, penetapan tarif parkir dengan dalih hitungan waktu/jam dinilai main tebak, karena setiap transaksi pembayaran tidak membuat rincian hitungan waktu. Bahkan dalam tiket parkir pembayaran tidak mencantumkan nama perusahaan selaku pengelola parkir. Kuat dugaan parkir ‘Ilegal” dan “dipelihara” oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Medan.  
 
Seperti keluhan yang disampaikan OS Pakpahan kepada wartawan, Rabu (12/8) mengaku harus membayar tarif parkir roda empat (mobil) Rp 4.000 tanpa ada rincian penetapan tarif. Sama halnya M Simanjuntak pengguna sepeda motor yang mendampingi orang tuanya opname di RS Elisabeth, setiap keluar rumah sakit harus membayar tarif parkir Rp 2000 hingga Rp 4000 lebih. Sementara pengelola parkir tidak pernah memberikan rincian penetapan jumlah tarif. “Kita ngak ngerti system penetapan parkir disini”, keluh Simanjuntak.  
 
Dari amatan wartawan, Rabu (12/8), petugas parkir di RS Elisabeth yang tidak bersedia menyebut jati dirinya mengaku penetapan tarif parkir berdasarkan hitungan waktu. “Untuk parkir mobil, begitu masuk buka plang, hitungannya bayar Rp 2000 bang. Selanjutnya, setiap satu jam berikutnya tambah Rp 1000, tapi maksimal Rp 10.000”, ujar petugas tadi dengan enteng.
 
Penetapan tarif parkir diatas sudah jelas melanggar Perda Pemko Medan No 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Dalam Perda telah diatur, untuk parkir progresif tarif dasar maksimal kendaraan roda empat yakni Rp 2000 untuk 5 jam pertama dan penambahan Rp 1000 per jam. Sedangkan untuk roda dua Rp 1000 dan penambahan Rp 1000 setiap 1 jam berikutnya.      
 
Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Kamis (13/8) kepada Kadis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Ir Wiria Alrahman mengatakan tidak ada memberikan izin pajak parkir di pelataran RS Elisabeth. Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Drs Renward Parapat mengaku, pihaknya tidak ada memberikan izin parkir diareal RS Elisabeth. “Kami hanya memberikan izin parkir tepi jalan, kalau diareal gedung, kantor, itu izinnya BPPT. Lebih jelasnya boleh hubungi Kabid Parkir, E Tambunan”, ujar Renward.
 
Namun ketika wartawan menghubungi Kabid Parkir Dishub Medan E Tambunan tidak bersedia memberikan penjelasan. Bahkan konfirmasi, tudingan adanya oknum Dishub yang membecking, juga tidak mendapat jawaban.  
 
Beda halnya dengan keterangan yang disampaikan Kasi Penagihan Dinas Pendapatan Kota Medan Sutan Partahi, mengaku, mereka belum mengelola parkir di RS Elisabeth tapi masih ditangani Dinas Perhubungan Medan. Bukan itu saja kata Partahi, ada beberapa pelataran parkir yang seyogianya harus ditangani Dinas Pendapatan sesuai fungsi mereka. Seperti parkir di kawasan Asia Mega Mas, restoran Bebek di Koswari, RM Surabaya Jl Katamso. “Seharusnya pengelola parkir di lokasi tersebut sudah seharusnya membayar pajak parkir ke Dinas Pendapatan dan izin dari BPPT”, aku Partahi.
 
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi C DPRD Medan Rajudin Sagala dengan tegas mengatakan, Dinas Perhubungan Medan harus segera menyerahkan pengelolaan parkir di RS Elisabet. “Jila terbukti ada oknum yang melakukan pembiaran/kongkalikong harus ditindak tegas”, ujar Sagala seraya menyebutkan parkir yang terbukti illegal harus diberikan sanksi tegas.(LR)
 
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS