75419 KALI DIBACA

Pandangan Umum Fraksi : Nilai Alokasi Belanja tidak Tepat Sasaran

Pandangan Umum Fraksi : Nilai Alokasi Belanja tidak Tepat Sasaran
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS--Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9)
example banner

Medan | mediarealitas

Fraksi Persatuan Nasional (Panas) DPRD Medan menilai pengalokasian belanja daerah di Pemko Medan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tidak tepat sasaran. Seperti dalam perubahan APBD 2015, Pendapat Asli Daerah (PAD) sebedar 36, 17 % ternyata hanya 24,68 % direncanakan untuk belanja modal.
 
Wajar saja, pendapatan perkapita masyarakat kota Medan menjadi menurun karena hasil pajak dan retribusi tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan warga. Bahkan alokasi PAD yang diproyeksikan naik 9,73 %, pada semester pertama  bar u terealisasi terealisasi Rp 574 M dari Rp 1,72 T  
 
Terkait hal ini, Fraksi Panas mengaku sangat kecewa dean menyayangkan kinerja aparat Pemko Medan. Bahkan  mempertanyakan kinerja langkah Pemko untuk mengejar proyeksi kenaikan tersebut melihat perjalanan waktu tinggal 5 bulan lagi. Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Panas DPRD Medan Maruli Tua Tarigan dalam pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD Medan terkait ranperda perubahan APBD Pemko Medan 2015, Selasa (11/8). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga serta para  anggota DPRD Medan. Juga dihadiri Plh Walikota Medan Syaiful Bahri serta SKPD jajaran Pemko Medan.
 
Dikatakan Maruli Tua Tarigan, bertambahnya alokasi belanja daerah, diharapkan Pemko Medan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pelayanan umum.          
 
Bukan itu saja, Maruli Tua menyoroti dan masih meragukan pola perancanaan dan penganggaran pada P APBD dapat terealisasi dengan baik. Dimana, proses tender disetiap SKPD selalu dilakukan pada pertengahan tahun sehingga kualitas pekerjaan tidak maksimal. Bahkan perolehan PAD dari Dinas TRTB Kota Medan terutama dari pajak reklame dinilai sangat minim sementara pendirian reklame semakin menjamur.
 
Sama halnya pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ir Parlaungann Simangunsong menyayangkan masih minimnya realisasi penerimaan pajak parkir. Sementara Pemko Medan tidak bertindak tegas terhadap pengelola parkir yang mengutip pajak parkir diluar perda.
 
Bukan itu saja, Parlaungan Simangunsong menyarankan agar Pemko Medan mempertimbangkan keberadaan 3 Perusahaan Daerah, yakni Pasar, Pembangunan dan Rumah Potong. Pasalnya dari laporan keuangan, ke tiga perusahaan ini selalu mengalami kerugian.        
 
Bahkan yang menjadi perhatian dan sorotan serius Fraksi Demokrat, kata Parlaungan Simangunsong, terkait dana hibah yang direncanakan Rp 120 M, sebelumnya Rp 118 M dan bertambah 2,5 M. Sementara tahun 2014 lalu hanya Rp 69 M dan terealisasi hanya Rp 35 M.
 
Atas dasar penambahan hingga dua kali lipat, Fraksi Demokrat mempertanyakan  
Dasar pertimbangan apa Pemko Medan menaikkan hingga dua kali lipat. Bahkan berdasarkan parameter apa digunakan untuk menetapkan jumlah penerima dan masing masing kelompok penerimanya.(LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS