61919 KALI DIBACA

Kualitas Diklat Pemko Medan Dipertanyakan

Kualitas Diklat Pemko Medan Dipertanyakan
example banner

Medan | mediarealitas

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemko Medan seharusnya gencar dilakukan mengingat Medan sedang menggalakkan program perbaikan pelayanan masyarakat setiap tahunnya.

Hal tersebut tentunya bertumpu pada penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) untuk para aparatur daerah.

Diklat yang diadakan Badan Pendidikan dan Latihan Pemko Medan justru dipertanyakan sebab terkesan mepet dan dipaksakan.

Pasalnya, dan waktu 2,5 bulan, Badan Diklat akan menggelar 7 pelatihan dimulai Oktober 2015. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat diklat aparatur daerah harus memiliki goal yang jelas. Selain itu, anggaran yang digunakan juga besar.

“Kenapa kesannya pelatihan ini dipaksakan, kenapa di waktu-waktu sebelumnya tidak diadakan. Diklat ini kan perlu persiapan yang matang, jadi seharusnya perlu pertimbangan lagi agar pelatihan ini tidak jadi pelatihan yang asal-asalan,” kata Anggota Komisi A DPRD Medan, Asmui Lubis dalam rapat pembahasa P-APBD 2015, Senin (24/8).

Terlebih, yang akan dilakukan adalah manajemen perkantoran modern, sehingga perlu pengkajian ulang agar lebih efektif sebab pelatihan itu berhubungan dengan IT.

Selain itu, anggota Komisi A Zulkarnaen juga mengatakan orang-orang yang telah mengikuti diklat tidak boleh dilepas begitu saja. Artinya harus ada pemberdayaan sehingga dia benar-benar ahli dalam bidangnya.

“Misalnya bagian keuangan, orang yang sudah ikut pelatihan keuangan jangan lagi ditempatkan ke tempat yang bukan bidangnya. Ini juga harus berkoordinasi dengan BKD. Hasil sertifikasi juga bisa dijadikan acuan untuk kenaikan jabatan. Jadi diklat itu tetap jelas arahnya,” jelasnya.

Kepala Badan Diklat Pemko Medan, Fachruddin Harahap menyebutkan pihaknya melibatkan narasumber yang berkompeten setiap kali mengadakan diklat.

Ia juga mengatakan 7 pelatihan yang akan digelar dalam 2,5 bulan ini bukan dipaksakan namun mereka baru bisa mengadakannya pada Oktober 2015 secara efektif, mengingat pembahasan P-APBD 2015 belum selesai.

“Kalau anggaran besar karena untuk kualitas pelaksanaan diklat, kami menggunakan narsum yang memang berkompeten, sehingga honornya pun mahal. Selain itu, kita menyewa tempat, karena kita belum punya gedung sendiri,” ungkapnya.

Mengenai pemberdayaan aparatur daerah, Fachruddin mengatakan itu semua diserahkan kepada SKPD masing-masing.

“Kami cuma bertugas memberikan pelatihan, kalau pemberdayaannya itu kita serahkan ke SKPD masing-masing,” ungkapnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Ratna Sitepu tersebut.

Badan Diklat Pemko Medan juga berencana pembangunan gedung, untuk nantinya menghemat anggaran.

“Kami sudah sampaikan ke Bappeda dan Perkim. Kami mohon dukungan dan kerjasama anggota dewan untuk pembangunan gedung diklat tersebut,” ungkapnya.(LR)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS