45119 KALI DIBACA

Pemko Medan Hasilkan Silpa TA 2014 Rp.370 Miliar

Pemko Medan Hasilkan Silpa TA 2014 Rp.370 Miliar

Parlaungan Simangunsong : SKPD tak mampu Realisasikan Program Pembangunan

Medan | mediarealitas

Pemerintah Kota (Pemko) Medan di tahun 2014 tak tanggung-tanggung menyisahkan anggaran (Silpa) rencana pembangunan Kota Medan sebesar Rp. 370,72 miliar. Hal ini diketahui saat Fraksi Demokrat  DPRD Kota  Medan membacakan  Pandangan Fraksinya  yang dibacakan Parlaungan Simangunsong pada rapat Paripurna terhadap  LPj Walikota Medan TA 2014 dalam sidang paripurna dewan, Senin (29/6/2015).

Menurut penilaian Fraksi Partai Demokrat, kondisi ini terjadi dikarenakan ketidak mampuan  sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Medan dalam merencanakan atau menyerap anggaran pada program/kegiatan.

“Silpa ini cukup besar bila dibandingkan dengan TA 2013 hanya Rp73 miliar lebih dan TA 2012 Rp22 miliar lebih. Kami (FPD, red) tidak sependapat bila besarnya Silpa TA 2014 dikeranakan pengeluaran anggaran mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Kami berpendapat jumlah Silpa itu tidak wajar, karena sangat merugikan masyarakat yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan,” ungkap Parlaungan Simangunsong ST

Akibatnya, kata Parlaungan, anggaran yang ada menganggur hingga akhir tahun anggaran, karena kurangnya dana untuk membiayai proyek-proyek urgen pada SKPD tertentu, disebabkan tersedot oleh SKPD yang poyeknya tidak terlaksana. “Kedepan, hal ini harus menjadi salah satu dasar evaluasi terhadap mereka-mereka yang mendapatkan raport merah,” pinta Parlaungan.

Untuk pendapatan daerah, sebut Parlaungan, FPD menilai relatif cukup baik karena dapat mencapai Rp4,04 triliun atau sebesar 88,63 persen dari anggaran yang ditetapkan, yang bersumber dari PAD sebesar Rp1,38 triliun dan pendapatan transfer Rp2,66 tirliun. “Kalau kita lihat berdasarkan perhitungan rasio keuangan, realisasi ini memberi gambaran bahwa tingkat finansial keuangan daerah masih ketergantungan dengan bantuan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara realisasi PAD, sambung Parlaungan, tercatat mencapai Rp1,38 triliun atau 82,49% mengalami kenaikan 6,07% dari tahun sebelumnya. Realisasi PAD itu dari empat sektor, yakni realisasi pajak daerah 82,47%, realisasi retribusi daerah 62,41%, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 83,60% serta lain-lain PAD yang sah 106,91%.

“Secara objektif kinerja keuangan daerah di sisi capaian target PAD dari ke-empat sektor tersebut sudah relatif baik. Namun, harus diakui ada beberapa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masih jauh dari yang dianggarkan. Satu hal yang kami mohon penjelasan, tentang adanya perbedaan realisasi PAD TA 2014 pada buku LKPj sebesar 82,55% dengan laporan keuangan sebesar 82,49%. Mana yang benar,” tanya Parlaungan.

Untuk realisasi pajak daerah, tambah Parlaungan, sebesar Rp962 miliar lebih atau 82,47% mengalami kenaikan sebesar 8,41% dibandingkan dengan TA 2013 hanya 76,06%. Tetapi, realisasi pajak reklame sangat memprihatinkan karena hanya sebesar Rp17 miliar lebih atau 29,93% dari yang dianggarkan.

Menurut FPD, minimnya realisasi pajak reklame ini adalah indikasi ketidakmampuan SKPD terkait dalam menanganinya, baik dalam merealisasikan PAD maupun menertibkan reklame tanpa izin. “Sejak terbitnya Perwal No. 17 tahun 2014, perolehan pajak reklame sudah jauh menurun. Jadi, perlu ada evaluasi terhadap hal ini,” saran Parlaungan.

Satu catatan yang perlu disampaikan, lanjut Parlaungan, kehadiran baliho dan reklame di Kota Medan saat ini sudah sangat memprihatinkan, karena mengganggu pemandangan pengguna jalan, sehingga Kota Medan terkesan semrawut. “Pemko Medan tidak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan penerimaan pajaknya saja, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga Kota Medan,” ujarnya.

Untuk realisasi retribusi daerah sebesar Rp171 miliar lebih atau 62,41%, lanjut Parlaungan, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan TA 2013 sebesar 91,99%. Dari data yang ada tercatat, ada beberapa realisasi penerimaan retribusi yang jauh dari yang dianggarkan, yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola Dinas Bina Marga realisasi 51,05%, retribusi parkir tepi jalan umum realisasi 51,37%, retribusi pemakaian kekayaan daerah (kelola Dishub) 45,62%, retribusi terminal 20,25% dan retribusi izin penangkapan dan budi daya ikan 53,99%. “Apa faktor penyebab minimnya realisasi beberapa sektor itu,” tanya Parlaungan lagi.

Sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp3,723 triliun, terang Parlaungan, belanja pegawai masih tetap tinggi dari total belanja operasional sebesar Rp2,939 triliun, sementara belanja modal Rp783 miliar lebih dan belanja hibah Rp518 juta lebih. “Bila dilihat secara keseluruhan realisasi belanja urusan wajib dan urusan pilihan, memang mencapai 80,53%. Namun kalu kita cermati berdasarkan SKPD, ada sejumlah SKPD yang patut mendapat raport merah dalam menyerap anggaran,” katanya.

Disisi lain, sebut Parlaungan, FPD mengapresiasi laporan keuangan Pemko Medan TA 2014 yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut. Kendati demikian, predikat opini WTP itu masih diiringi paragraf atau diikuti catatan-catatan yang harus mendapat perhatian. “Semoga opini WTP ini kedepan tidak lagi diiringi paragraf penjelasan,” pintanya.(LR)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS