94519 KALI DIBACA

YARA Desak Pemerintah dan DPR Aceh Lawan KPU

YARA Desak Pemerintah dan DPR Aceh Lawan KPU
Ketua YARA Aceh Safaruddin SH

BANDA ACEH I MEDIA REALITAS -Yayasan advokasi Rakyat Aceh ( YARA ) Safaruddin SH, mendesak pemerintah Aceh dan DPR ACEH untuk segera melawan  Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).Keputusan KPU pusat harus segera dilawan ujar Safaruddin SH kepada wartawan Selasa (9/1/18)di Banda Aceh.

Pemerintah Aceh dan DPR ACEH harus segera lawan KPU karena sangat sangat tidak tepat mengeluarkan keputusan, KPU pada tanggal 8 Januari 2018 mengeluarkannya surat Nomor 14/PP.06-SD/05/SJ/I/2018 dengan Perihal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam surat yang di tujukan kepada para Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU memerintahkan  kepada KIP Aceh untuk melaksannakan tahapan tes tertulis seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan habis masa jabatan pada tahun 2018 dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test), dan KPU meminta kepada KIP untuk menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi Negeri /Swasta maupun Lembaga/Instansi yang memiliki Laboratorium computer, dan terhadap pelaksanaan tersebut KPU memerintahakan Sekretaris KIP Aceh untuk segera melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU cq Biro Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 19 Januari 2017.

Surat KPU tersebut di dasarkan pada pasal Pasal 28 ayat (3) huruf e dan Pasal 32 ayat (3) huruf e yang bunyinya “

Pasal 28

(3) untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a)   mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Kpu Provinsi melalui media massa lokal

b)   menerima pendaftaran bakal calon anggota Kpu provinsi

c)    melakukan penelitian administrasi balral calon anggota KPU Provinsi

d)   mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi

e)   melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap pancasila, undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu,. ketatanegaraan, dan kepartaian.

f)    melakukan serangkaian tes psikologi.

g)   mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat

h)   melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat

i)     menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno

j)     menyampaikan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

Pasal 32

(3) untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

e)   melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap pancasila, undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu,. ketatanegaraan, dan kepartaian

tindakan KPU ini jelas telah melawan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebagaimana di sebut dalam Pasal 56 UUPA

4)    Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.

5)    Anggota KIP  kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.

6)   Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.

Jika merujuk pada pasal 571 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di sebutkan “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), sedangkan kedua pasal tersebut hanya mengatur tentang jumlah anggota KIP (pasal 57) dan tentang Penitia Pengawas Pemilihan Aceh (pasal 60 ayat (1) dan (2),  bukan tentang pemilihan KIP di Aceh, karena itu kewenangan memilih KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tetap menjadi kewenangan DPRA dan DPRK bukan menjadi kewenangan KIP, KPU perlu memperhatikan bahwa UUPA bersifat khusus dan mengatur Aceh secara Khusus, kecuali hal hal yang tidak di atur dalam UUPA dapat di atur dengan peraturan Perundangan lainnya, tetapi sepanjang itu di atur secara tegas dalam UUPA maka kewenangan tersebut tidak boleh di ganggu dengan aturan lainnya.

Untuk itu kami meminta KPU untuk mencabut surat tersebut untuk KIP Aceh, dan meminta DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap KPU yang dengan selembar surat yang di tanda tangani oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dengan lancang telah menghilangkan satu pasal dalam UUPA yang secara hukum setara dengan UU No 7 tahun 2017”ujar Safaruddin.

1.    Pasal 57 (1) UUPA

 Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Pasal 60 UUPA

 (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.

(2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

(4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan  berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.(M.NAZAR)

Subscribe

MEDIA REALITAS