69619 KALI DIBACA

I Wayan Sudirta: Muaranya Pada Keadilan Atau Kesewenang-wenangan

I Wayan Sudirta: Muaranya Pada Keadilan Atau Kesewenang-wenangan

example banner

JAKARTA I MEDIA REALITAS -Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang lanjutan kasus Surat Palsu dengan Terdakwa Ricard Christoforus pada Selasa, (02/01/2018), sekitar pukul 16:18 Wib, dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kunci dari BPN Kabupaten Badung.

Pada gelaran sidang tersebut, lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) A Rauf mengatakan, bahwa saksi belum bisa dihadirkan di persidangan.

Majelis Hakim Kartim Haeruddin telah bermusyawarah, ada dua penetapan hari ini yang majelis bacakan yakni bahwa; 1. Proses sidang tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan menimbang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi I Made Daging dan Justiman Sidik dan membawa Surat Warkah. 2. Karena saksi belum dapat dihadirkan dan barang bukti, sampai dibacakan dua penetapan, serta mengingat Hak Asasi Manusia (HAM) dari terdakwa Ricard maka diputuskan tidak ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi status tahanan kota.

I Wayan Sudirta, menjelaskan kepada mediarealitas.com bahwa dua penetapan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, penetapannya menyenangkan tapi tidak memuaskan. “Maksudnya menyenangkan, karena ada pengalihannya, kalau tidak memuaskan karena tidak diberikan penangguhan kepada terdakwa malah diberikan penetapan pengalihan,” ujar Wayan.

Tegas Wayan, mengapa tidak diberhentikan pemeriksaan, karena ada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan jika ada sengketa perdata, seharusnya diberhentikan dulu perkara pidananya, ujarnya.

“Kita tidak puas Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu diberikan kelonggaran yang berlebihan, kalau kesenangan kami hanya satu ada pengalihan tahanan, tetapi ketikpuasan kami banyak antara lain jaksa terus-menerus diberikan waktu,” ungkap Wayan.

Lebih lanjut Wayan mengatakan, sekalipun kebenaran materil itu ada, kami kan sudah memberikan solusi, pertama seorang saksi hadir itukan dengan biaya negara, jangan hanya menuntut saksi hadir seolah-olah kewajiban warga negara sebagai saksi itu satu-satunya paling utama dan tidak bisa ditawar.

“Kewajiban Jaksa memberikan biaya saksi untuk hadir di persidangan sudah dilakukan apa belum, kami sudah katakan itu, ternyata tidak ada jawaban dari jaksa dan tidak ada perintah dari hakim,” ujar Wayan mempertanyakan.

Menurut Wayan, Surat Warkah itu masih menjadi perdebatan, apakah surat warkah boleh dibawa ke persidangan, kalau surat warkah boleh dibawa untuk kepentingan Negara berarti sebuah kerahasiaan instansi itu bisa terjaga apa tidak. “Bagaimana kalau besok sandi negara diminta dihadirkan dalam pengadilan, padahal itu sandi negara sangat rahasia,” ucap Wayan.

Lanjut Wayan, sehingga kami masih was-was juga terhadap perkara ini, apakah muaranya pada keadilan atau pada kesewenang-wenangan pihak tertentu yang membuat Ricard ditahan.

Bahkan saksi ahli Prof Andi Hamzah, menyatakan Jaksa melemparkan tanggungjawab dan membebankan kepada pengadilan, bukan kata saya, ujar Wayan.

“Jadi kasus ini menjadi sorotan publik, mari kita bersama-sama menjaga agar sidang berikutnya berdasarkan aturan dan rasa keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak,” ucap Wayan.

Lanjut dengan komentar Teguh Samudera, bahwa proses dua penetapan begitu alot, karena sejak awal persiapannya kurang, setelah proses persidangan akhirnya majelis menyatakan, bahwa proses penegakkan hukum yang adil sehingga guna mencari kebenaran yang hakiki.

“Hakim membuat penetapan supaya saksi-saksi dipanggil dengan upaya, kalau memang tidak bisa secara seksama ya dengan bantuan pihak kepolisian,” terang Teguh.

Teguh kecewa dengan hasil musyawarah majelis hakim terhadap terdakwa menyatakan  penetapan pengalihan penahanan terdakwa. “Kenapa hakim tidak menetapkan penangguhan terdakwa, apalagi terdakwanya sedang sakit karena perlu tindakan pengobatan, jika pengobatannya hanya ada di Jakarta, kalau ke luar Jakarta akan jadi problem lagi,” tegasnya.

Bahwa terdakwa berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti, karena barang bukti sudah disita oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan ada diberkas pengadilan, ucap Teguh.

“Jelas, sejak awal ada peraturan Mahkamah Agung (MA) jika suatu hak keperdataan masih sengketa, perkara pidananya itu harus ditangguhkan, ini malah nekad diproses,” tutup Teguh.(Johny Rio B)

Subscribe

MEDIA REALITAS