57419 KALI DIBACA

Warga Rantau Benuang Terima Sertifikat Tanah

Warga Rantau Benuang Terima Sertifikat Tanah
Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra,SH menyerahkan secara simbolis sertifikat redistribusi tanah objek landreform dan sertifikat untuk tanah relokasi di desa rantau binuang.MEDIA REALITAS/ZULMAS

example banner

Tapaktuan-Media Realitas:Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra, SH, menyerahkan sertifikat tanah secara gratis kepada warga gampong Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan. Senin (11/12/2017).

Sertifikat ini diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kemilikan tanah bagi warga relokasi dari Desa Rantau Binuang yang luluh lantak akibat gempa bumi dan Tsunami 2004 lalu, kedaerah yang lebih tinggi dikecamatan yang sama nama desanya pun sama.

“Sebanyak 210 kepala keluarga yang menerima sertifikat sesuai dengan jumlah keluarga yang terdata pada masa itu atau seluas 4,28 hektar. Meski sekarang sudah bertambah jumlah keluarga yang menetap di daerah itu namun tidak diberikan sertifikat gratis,” terang Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan H. Zulkarnaini, M. Si kepada Media Realitas di Tapaktuan, Selasa (12/12/2017).

Bersamaan dengan kegiatan tersebut Pemkab Aceh Selatan juga memberikan sertifikat sebanyak 812 unit dari Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek landreform di kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 tersebar di 10 desa dalam enam kecamatan di wilayah Timur kabupaten Aceh Selatan yakni dari Bakongan Raya dan Trumon Raya.

Adapun tanah objek landerfrom terdiri dari tanah kelebihan maksimum tanah pertanian, tanah absente, tanah patikelir dan tanah swapraja, tanah negara lain, tanah plasma, tanah bekas HGU, tanah terlantar, tanah negara yang dikuasai.

Dari 1200 sertifikat yang diusulkan hanya 812 dapat dipenuhi dikarenakan status tanah clear and clean secara fisik dan yuridis tidak ada keberatan/masalah dengan pihak lain, tidak ada sengketa dan konflik, secara fisik telah jelas batasnya, tidak berada di dalam kawasan hutan  atau wilayah hgu, tidak dilekati oleh suatu hak apapun (Hak milik, HGB, HP, HPL dll)

“Selain itu ketentuan lain luas penguasaan/pemilikan tanah pertanian dengan jumlah keseluruhan tidak boleh lebih dari 5 ha dan maksimal 2 ha per sertifikat, tanda batas tanah harus dipasang (kewajiban pemilik tanah) di prioritaskan objek redistribusi tanah pertanian dan tanah perkebunan yang berada dalam satu hamparan,” jelas Zulkarnaini.

Pada kesempatan itu Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra, SH mengatakan, untuk tahap pertama tahun 2016 tim telah melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat calon penerima persertifikatan di 6 (enam) kecamatan, yakni kecamatan Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur,Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur. Sementara untuk kecamatan lain akan menunggu tahap selanjutnya.

“Sasaran strategis dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap) adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata bupati dalam pidatonya.

Selain itu, terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan serta berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia serta terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh indonesia.

Bupati berharap, penyerahan sertifikat tanah ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tani dengan mengelola lahan tersebut dengan baik, jauhi pertikaian dan konflik sengketa tanah agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Sementara itu, Kakanwil BPN Aceh H. Nurul Bahri,SH mengatakan, penyaluran sertifikat ini merupakan usaha semua pihak. “Bapak Bupati begitu intens dalam mengurus dan memonitor perkembangan proses penerbitan sertifikat tanah, akhirnya hari ini kita bisa melihat kebahagiaan masyarakat dalam menerima sertifikat tanahnya. Semoga ini
bermanfaat dan dapat disimpan dengan baik,” serunya.(MR.ZUL).

Subscribe

MEDIA REALITAS