47319 KALI DIBACA

Terkait tidak Proaktif Ratna Sitepu : BPN Harus Hargai Lembaga DPRD

Terkait tidak Proaktif Ratna Sitepu : BPN Harus Hargai Lembaga DPRD

Medan | mediarealitas
Terkait ketidak hadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dalam peninjauan kasus tanah yang terletak di Jalan Air Bersih Medan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Ratna Sitepu meminta agar pihak BPN Medan untuk lebih menghargai dan lebih koperatif kepada lembaganya
Penegasan ini disampaikan Ratna kepada wartawan, Senin (14/9) di gedung dewan. Menurutnya, pihak BPN seharus lebih serius dalam menanggapi kasus-kasus tanah yang terjadi di Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Karena, masih banyak kasus tanah di kota ini yang belum terselesaikan.
“Pihak BPN harus lebih koperatif dalam persoalan-persoalan tanah di kota Medan, contohnya saja kasus yang menimpah  Magdalena E Sirait yang mengadu ke DPRD Kota Medan, dimana tanahnya yang terletak di Jalan Air Bersih Lingkungan IV  Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai seluas 3.450 meter telah dirampas oleh CK Sijabat yang kini telah berdiri komplek perumahan D’Green Town House.”jelasnya
Lanjutnya, tindakan koperatif BPN di sini sangatlah diharapkan. Sebab, pihaknya (DPRD-red) ingin mengetahui duduk persoalan alas hak atas tanah yang kini dikuasai oleh pihak D’Green Town House. “Kami (DPRD-red) tidak ada berpihak kemana-mana, kami hanya sebatas menyauti dari pada pengaduan masyarakat dan mencari solusi atau jalan tengah dari pada persoalan ini.”ujarnya
Diterangkannya, persoalan atau kasus tanah di kota Medan ini cukup banyak, terutama dengan adanya surat double atau ganda yang dikeluarkan pihak BPN, pada bidang tanah yang sama. Apakah sebelumnya pihak BPN tidak melihat atau memeriksa surat-surat berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang ada di BPN dan pertanyaan lainnya atas alas hak apa BPN bisa mengeluarkan surat sertifikat tanah, sehingga ketika dijumpai di lapangan ada juga yang mengaku memiliki atas tanah yang sama dengan surat-surat yang sah juga.terangnya
Sebelumnya beberapa hari yang lalu komisi A dan D melakukan peninjauan ke lokasi tanah yang di maksud. Turut hadir  dalam kunjungan tersebut Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong, Kabid Pengawasan Dinas TRTB, Indra, Camat Medan Denai, Lurah Binjai dan Kepala Lingkungan (Kepling) IV Kelurahan Binjai. Sedangkan perwakilan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan tidak hadir meskipun telah diundang. Begitu juga dengan pihak pengembang D’Green Town House, rombongan wakil rakyat ini juga tidak berhasil menemui mereka.
Dikatakan Parlaungan legalitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dinilai berdiri di lahan sengketa patut dipertanyakan. Parlaungan juga mempersoalkan bangunan yang terbukti melanggar izin dan Keterangan Situasi Bangunan (KSB).
“Kita meminta TRTB sebagai konterpat Komisi D meninjau ulang persoalan surat permohonan IMB. Jika ada kekeliruan atas surat tersebut kami minta agar ditinjau ulang,”tegasnya. (LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS