35019 KALI DIBACA

Terdakwa Kasus E-Learning Bebas, Kejari Abdya Ajukan Kasasi

Terdakwa Kasus E-Learning Bebas, Kejari Abdya Ajukan Kasasi
Foto: Realitas/Syahrizal Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH didampingi para Kasi membacakan hasil putusan hakim PN Tipikor Banda Aceh terkait bebasnya dua terdakwa kasus E-Learning di ruang kerjanya, Kamis (11/4/2019).

Blangpidie | Realitas – Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya) akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh yang telah menvonis bebas dua terdakwa dalam kasus Korupsi Pengadaan E-Learning (Tik) pada Rabu (10/4/2019) kemarin.

Dalam isi petikan putusan hakim nomor 44/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bna tanggal 10 April 2019, dinyatakan bahwa terdakwa Sarjanuddin dan Dedy Asmailiza secara sah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair.

Selanjutnya, hakim meminta kedua terdakwa untuk dibebaskan dari semua tuntutan dan dibebaskan dari tahanan termasuk memulihkan hak-hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Kemudian, Hakim juga memerintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.293.655.455 kepada terdakwa yang pernah disetor sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Kalau untuk uang itu akan dikembalikan apabila kasus ini sudah ingkrah. Tapi, kita akan melayangkan kasasi dulu ke MA terkait kasus E-Learning tersebut,” kata Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir SH MH, Kamis (11/4/2019) diruang kerjanya.

Ia membenarkan bahwa hakim PN Tipikor Banda Aceh telah memutuskan vonis bebas terhadap dua terdakwa.

Terkait putusan itu, Kajari Abdur mengaku tidak sependapat dengan hakim.

Ia akan mempertanyakan alasan hakim membebaskan kedua terdakwa.

“Melalui kasasi ini, kita akan pertanyakan putusan hakim itu, apakah salah dalam penafsiran hukum atau salah penerapannya, saat ini, masih kita tunggu hasil salinan putusannya,” ungkap Kajari.

Kajari Abdur merasa adanya kerancuan dalam putusan hakim tersebut.

Pasalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh telah mengeluarkan hasil audit kalau dalam kasus pengadaan E-Learning terdapat kerugian negara sebesar Rp.293.655.455.

“Dengan putusan itu, kita tidak sependapat. Sudah sepatutnya mengajukan kasasi. Apalagi kasus E-Learning ini belum kita hentikan dan masih berlanjut,” terangnya.

Dalam dakwaannya, Kajari Abdur menjelaskan, bahwa kedua terdakwa dituntut dengan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bedasarkan laporan BPKP Aceh nomor SR-2448/PW01/5/2018 tanggal 12 November 2018 menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus pengadaan E-Learning (TIK) kegiatan peningkatan sarana SD/MI, SMP/MTs di Abdya mencapai Rp.293.655.455.

“Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket tersebut, Sarjanuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama terdakwa Dedy selaku pejabat pengadaan barang/jasa, bedasarkan hasil pemeriksaan penyidik,” demikian ujarnya. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS