42619 KALI DIBACA

Tanah Tidak Kunjung Di Bayar, Pemilik Lahan Krueng Pasee Mengadu Ke DPR RI.

Tanah Tidak Kunjung Di Bayar, Pemilik Lahan Krueng Pasee Mengadu Ke DPR RI.
oordinator Pemilik Lahan Krueng Pasee, Boihaki ( kiri) bersama Anggota DPR RI dari Komisi V dapil 2 Aceh, Dirmasyah, bertemu di dalah satu Warkop di Banda Aceh, membahas masalah kendala Pembangunan Krueng Pasee. Minggu, 27/5/2018.

Banda Aceh | Realitas – Pemilik lahan waduk krueng pasee, Tgk. Boihaki bertemu anggota komisi V DRP RI, H. Irmawan, membahas masalah waduk krueng pasee yang saat ini tidak berjalan, Minggu (27/5/2018).

Ada sejumlah permasalahan pada pembangunan waduk krueng pasee yang menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunannya, salah satunya ialah pembebasan lahan yang selama ini menjadi dilema pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pembebasan lahan untuk pembangunan tersebut.

Kita menyampaikan masalah pembebasan lahan yang tidak sesuai harga dan ketentuan yang di lakukan oleh Pemkab Aceh Utara, sehingga masalah ini tidak pernah selesai dengan masyarakat, dan alhamdullah malam ini kita sampaikan kepada pak Irmawan sebagai anggota DPR agar persoalan ini mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat” Ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya proses pembangunan waduk yang selama ini terhenti akibat tidak jelasnya pembayaran pembebasan lahan, sehingga membuat masyarakat yang terkena pembebasan lahan membuat terkantung-katung, sebutnya lagi.

Prosesnya yang tidak sesuai, sehingga masyarakat pun tidak bisa melepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah.

Pertemuan yang sudah pernah di lakukan pun Pemkab Aceh Utara dengan masyarakat tidak membuahkan hasil.

Makanya hal ini kita sampaikan kepada pak Irmawan karena beliau selaku Putra Aceh yang ada di DPR RI saat ini tambahnya.

Terkait pengaduan tersebut, anggota komisi V DPR RI dapil Aceh 2, H.Irmawan, menyarankan agar proses pembebasan lahan tersebut sudah saatnya untuk di libatkan pihak ke 3, karna sesuai dengan regulasi dan peraturan yang selama ini sudah berjalan.

Sebaiknya Pemerintah Daerah melibatkan pihak ke 3, dalam hal ini Tim Apresial atau KJPP sesuai dengan peraturan UU 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum supaya masyarat lebih merasa percaya atas proses yang selama ini terjadi”, ujarnya lagi.

Irmawan mengungkapkan, banyak pembangunan di Aceh yang tidak jalan seperti pembangunan di daerah lain, hampir semuanya kendala pada pembebasan lahan yang selalu menjadi dilema dalam memulai pembangunan di Aceh.

“ Memang selama ini agak terhambat pembangunan di Aceh, seperti pembangunan Tol di Aceh serta infrastruktur lainnya, padahal di daerah lain sudah berjalan, seperti pembangunan Tol Sumut yang tembus ke bandara Kuala Namu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat proses pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN” ujarnya lagi.

Lebih lanjut dikatakan nya dalam pertemuan ini, Boihaki selaku koordinator masyarakat yang terkena pembebasan lahan mengharapkan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk dapat di selesaikan secara bijaksana.

Semoga saja pertemuan ini menjadi hikmah bagi kami pemilik lahan yang menjadi dilema selamai ini, dan kami sangat mengharap agar pak Irmawan Bersedia membantunya supaya keadilan dan kedaulatan Tanah Untuk Rakyat tegak sebagaimana amanat UU. ( iqbal )

Subscribe

MEDIA REALITAS