84219 KALI DIBACA

Sugeng Teguh Santoso: KJS Luar Biasa

Sugeng Teguh Santoso: KJS Luar Biasa

example banner

BOGOR I MEDIA REALITAS – Pasca awal tahun 2018, Sabtu tanggal 13 Januari 2018, Komunitas Jabar Sejati mengadakan acara Silaturahmi  bertema ”Kebersamaan Dalam Keberagaman, di RM Ayam Goreng Ardhita Bogor. Acara ini dihadiri kurang lebih 100 anggota KJS dan unsur masyarakat yang berdomisili Jawa Barat, tradisi silahturahmi bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain antar anggota KJS.

Acara yang dipandu oleh Dadang Suherman dan Fadilah ini dimulai pada pukul 12.00 WIB. Ketua Umum KJS, Ir. Lintong Manurung, MM, dalam kata sambutannya mengucapkan Selamat Tahun Baru, dan mengajak semua untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Karena atas perkenannya lah, kita dapat hadir bersama-sama dalam acara yang sederhana namun penuh makna ini, dalam rangka mewujud nyatakan kehadiran Komunitas Jawa Barat Sejati (KJS), suatu komunitas dari masyarakat Jawa Barat yang toleran, untuk saling mengasihi dan menghargai dalam perbedaan dan keberagaman secara kongkrit di tengah-tengah bangsa dan negara kita,” ujarnya.

Lanjut Lintong Manurung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kehadiran saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang datang dari berbagai kelompok anak bangsa, dengan penuh suka cita untuk saling bertatap muka dan saling menyapa, guna membangun persahabatan dan komunitas yang tulus untuk menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan persatuan dan kesatuan anak bangsa yang semakin tidak kondusif pada dekade terakhir ini, terangnya.

Disampaikan Lintong Manurung, bahwa memasuki era reformasi yang hampir dua dekade ini, Indonesia terus didera berbagai kasus diskriminasi yang berujung kekerasan di berbagai daerah hampir di seluruh Indonesia. Peristiwa diskriminasi yang terkait agama mendominasi kasus kekerasan yang terjadi, kemudian disusul dengan kekerasan etnis.

Menurut Lintong, bibit-bibit diskriminasi dan kekerasan yang diawali dengan bertumbuh kembangnya intoleransi di tengah masyarakat kemudian meningkat secara kualitatif dan kuantitatif menjadi tindakan radikalisme yang merusak dan menciderai prinsip-prinsip kebersamaan dalam perbedaan dan keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) di tengah-tengah masyarakat kita.

Kasus intoleransi dalam bentuk pasif umumnya diwujudkan dengan bentuk penolakan untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan di luar kelompok dan menutup diri untuk tidak bersosialisasi di luar komunitasnya, sedangkan kegiatan intoleransi dalam bentuk aktif dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan verbal maupun fisik, seperti ujaran kebencian, agitasi, provokasi, penolakan dan pengusiran terhadap kelompok agama tertentu sampai kepada aksi perusakan, pembakaran dan penolakan pendirian tempat ibadah, lanjut Lintong.

“Intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini dipicu oleh banyak faktor, seperti kesenjangan sosial-ekonomi dan pengetahuan, kepentingan politik praktis oleh kelompok kekuatan politik tertentu di dalam negeri serta  pengaruh konflik politik berbasis agama yang ada di luar negeri,” tegas Lintong.

Disampaikannya, bahwa dari penelitian terhadap kasus-kasus intoleransi yang terjadi, pemicu aksi intoleransi, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor; Pertama, Perbedaan memahami ajaran agama secara tekstual maupun kontekstual. Perbedaan doktrin dan pemahaman ini bisa mengkristal sampai kepada perilaku dan sikap yang ekstrim dengan menganggap bahwa hanya kelompoknya yang benar, sedangkan kelompok lain sesat dan bahkan bisa dimusuhi.

Ke dua, dominasi dan superioritas dari kelompok mayoritas terhadap kalangan minoritas. Aksi dominasi mayoritas ini sangat nyata dalam kejadian sekelompok masyarakat yang secara aktif hadir  menghambat dan melarang kegiatan ibadah, perusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadah, melakukan sweeping terhadap kegiatan usaha-usaha tertentu dan larangan penggunaan atribut-atribut keagamaan.

Menurut data yang ada, sejak Indonesia memasuki Era Reformasi total pembakaran gereja sudah lebih dari 1.000 kasus. Pada era kepemimpinan B.J. Habibie, terhitung sekitar 162 gereja yang dibakar. Saat kepemimpinan Gus Dur pembakaran gereja memcapai angka 360 kasus. Di zaman Megawati Soekarnoputri angka kebakaran turun ke angka 160 kasus. Jumlah kasus pembakaran kembali meningkat di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, SBY dihadapkan dengan 500-an kasus pembakaran gereja (CNN Indonesia, Rabu 14/10/2015).

Ke tiga; Ikatan Primordialisme (fanatisme kesukuan). Kesenjangan sosial dan ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam merupakan pemicu terjadinya aksi primordialisme di Indonesia. Klimaks krisis ekonomi yang menghantam Indonesia sejak Agustus 1997, memicu kekerasan massal etnis Tionghoa pada bulan Mei 1998 di Jakarta, dan peristiwa  terburuk lainnya adalah : Etnis Bali melawan etnis Lampung di Lampung Selatan (2012, Dayak versus Madura di Sampit (2015) dan kerusuhan Tanjung Balai (2016).

Ke empat; Pemerintah/negara belum bersikap konsisten dan menjaga dengan baik garis demarkasi perbedaan diantara kelompok masyarakat yang berbeda-beda (agama, etnis dan suku) dengan adil dan objektif. Kasus-kasus antara lain, seperti : Pelarangan perayaan 1 Asyura oleh  Pemkot Bogor pada tanggal 22 Oktober 2015. Intoleransi agama juga menimpa pemeluk keyakinan Sunda Wiwitan, keyakinan yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda, yang sebagian besar berdomisili di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Masyarakat Sunda Wiwitan ini tidak bisa memiliki surat atau akte kelahiran, pembuatan KTP dan buku nikah.

Warga Sunda Wiwitan terpaksa harus memilih salah satu dari lima agama yang diakui, bahkan anak-anak sekolah harus memakai jilbab pada saat bulan Ramadhan, agar mendapat nilai pada mata pelajaran agama. meskipun mereka tidak menyakininya.

Ke lima; Media sosial seringkali menampilkan ujaran dan menebar kebencian (hate speech) dan berita bohong (fake news) kepada masyarakat utamanya kepada generasi muda. Kuatnya pengaruh media untuk membentuk pola pikir masyarakat akan meningkatkan intoleransi dan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Penggunaan media sosial untuk tujuan kontestasi politik saat Pilpres tahun 2015 dan  pilkada DKI tahun 2017, memberikan pengaruh yang sangat besar  terhadap munculnya ketidak rukunan masyarakat. Masyarakat telah terbelah menjadi kelompok lovers dan haters yang saling bermusuhan.

Ke enam; Dunia pendidikan mulai dari tingkat paling dasar (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai dengan dengan Perguruan Tinggi sudah digunakan  menjadi arena untuk memperkuat sektarian. Institusi Pendidikan di Indonesia saat ini  banyak dijadikan sebagai tempat indoktrinasi dan sosialisasi nilai-nilai yang memecah belah. Pemecah-belahan itu dilakukan melalui indoktrinasi untuk mengenalkan paham-paham radikalisme yang akan meningkatkan intoleransi anak didik.

Ke tujuh; Tumbuh suburnya ormas-ormas dan kelompok-kelompok masyarakat intoleran sesudah era reformasi, merupakan sebab maraknya kegiatan-kegiatan agitasi, permusuhan, pengrusakan dan pembakaran aset/rumah ibadah.

Untuk melawan sikap intoleran seperti ini, yang dibutuhkan sebuah nilai budaya yang mau menerima perbedaan, menghargai dan menghormati perbedaan itu sebagai prasyarat untuk membangun harmoni  sosial, serta kehidupan yang selaras untuk berbangsa dan bernegara.

Setiap individu dalam masyarakat kita harus menyadari, bahwa Indonesia dibangun, bertumbuh dan dipersatukan dalam perbedaan dan keberagaman. Dengan demikian setiap warga negara harus menyadari dan siap bersosialisasi dengan kehadiran kelompok yang berbeda dengan mereka, dan dalam kehidupan nyata harus siap dan sedia berbagi dengan pihak lain.

Intoleransi, perseteruan dan dendam kesumat yang muncul dalam individu dan kelompok masyarakat, harus dapat dikendalikan agar tidak berkembang menjadi energi yang destruktif jika seluruh pihak pemangku kepentingan mengambil bagian dengan sungguh untuk mengelolanya dengan baik dan bijaksana.

Dalam kerangka berpikir dan bertindak inilah Komunitas Jabar Sejati (KJS), turut mengambil bagian secara proaktif untuk membantu program prioritas pemerintahan Jokowi dalam rangka penanganan masalah intoleransi di daerah Jawa Barat ini, bersama-sama dengan Pemerintah dan seluruh pihak yang terkait, yang kami harapkan segera efektif  berjalan melalui program dan kegiatan terpadu dan terarah diantara seluruh pihak yang berkepentingan.

“Saya mengajak semua keluarga Komunitas Jabar Sekati dan seluruh sahabat yang hadir pada saat ini, untuk memulai langkah-langkah melawan paham-paham dan pengaruh intoleransi yang semakin menguat bahkan sudah merobek rasa kebersamaan dan kesatuan kita,” ajaknya.

Disampaikan, bahwa dengan upaya-upaya: 1. Mendidik anak-anak dan keluarga kita untuk memahami,  menghargai dan menghormati  orang-orang  yang diluar rumah kita sebagai pribadi atau kelompok yang berbeda dengan kita. 2. Kesalehan spiritual harus kita bangun dan bina ditengah-tengah keluarga atau kelompok kita masing-masing, tetapi kesalehan sosial harus kita ciptakan dan bangun kalau kita sudah berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita.

Membangun peradaban Indonesia yang berlandaskan  penghargaan dan kebanggaan kita atas sejarah,  budaya dan kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh setiap suku dan warga ditengah masyarakat. Bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang bangga atas identitas dan jati dirinya dan sangat menghargai sejarah, budaya dan para pahlawannya. Dan 4. Membina persahabatan dan membangun komunitas yang berbeda budaya, suku, agama dan kelompok untuk mendapatkan  pemikiran dan kehidupan yang lebih berkualitas dan holistik, dan terhindar dari pemikiran dan kehidupan yang sempit dan monolitik ditengah-tengah masyarakat.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Silaturahmi KJS, insan media, para donatur dan seluruh pihak yang sudah memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, moril dan materiel sehingga kegiatan Silaturahmi ini berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara Ketua Dewan Penasehat KJS, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan kepada mediarealitas, bahwa Komunitas Jabar Sejati, dalam pandangannya adalah komunitas orang-orang yang hebat, dengan kesadaran akan kebangsaan yang kuat, di tengah menguatnya politik aliran berbasis identitas agama yang sangat masif, ada orang-orang yang dengan kesadaran sendiri, biaya sendiri mengorganisir diri untuk menegakkan prinsip-prinsip kebangsaan, toleransi, persaudaraan bangsa  dalam perbedaan yang beragama (agama, etnik dan bahasa).

“Mereka semuanya adalah orang-orang hebat. Partai politik dan politisi yang seharusnya menjadi motor pendidikan politik berbasis kebangsaan, toleransi justru gagal mewujudkan amanah tersebut, kiranya buat saya KJS luar biasa,” ucap Sugeng calon Wakil Walikota Bogor.

Lanjut Sugeng, silaturahmi harus dilakukan sebagai sarana merajut jaringan berkesadaran kebangsaan dan toleransi, agar ke depan anak dan cucu kita dapat hidup dengan aman, bersaudara dalam perbedaan dalam bingkai NKRI yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Saya bangga menjadi anggota KJS,” tutup Sugeng.(JOHNY RIO BREZNEV)

Subscribe

MEDIA REALITAS