114319 KALI DIBACA

Kuasa Hukum Syafruddin : Gugat Walikota Langsa Rp 3,5 Milyar

Kuasa Hukum Syafruddin : Gugat Walikota Langsa Rp 3,5 Milyar
Pengadilan Negeri Langsa

Langsa I Media Realitas – Diduga telah menyerobot tanah milik warga seluas 13.134 m2 yang terletak di Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Timur, Walikota Langsa usman Abdullah digugat ke Pengadilan. Pemilik tanah bernama Syafruddin warga Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama yang merasa telah dirugikan baik secara materil maupun inmateril  atas penyerobotan tanah miliknya itu, menggugat Walikota Langsa Usman Abdullah agar membayar ganti rugi sebesar Rp 3,5 milyar lebih.

Dwinta Laurima , SH Dari Lawfirm Acheh Legal Consult Memperlihatkan Surat Gugatan Yang Telah di Daftarkan Ke Pengadilan Negeri Langsa Mengenai Gugatan Perdata Terhadap Walikota Langsa , Selasa (01/08).

Kuasa Hukum Penggugat dari Achel Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH kepada Wartawan, Selasa (1/8) mengatakan atas nama Klien Syafruddin, pihaknya telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Langsa dengan tergugat Walikota Langsa Usman Abdullah, dalam kasus penyerobotan tanah.”Ya kita sudah daftarkan gugatannya ke PN Langsa dengan registrasi  Nomor : 5/pdt.G/2017/PN.Lgs,” kata Muslim A Gani.

Dikatakan Muslim A Gani, kasus ini bermula ketika Syafruddin memiliki sebidang tanah seluas 100.278 m2 di Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Timur, sesuai sertipikat Nomor 14/2005 tanggal 27 Agustus  2005 dan surat ukur Nomor 1/2005 tanggal 8 Juli 2005.

Namun sebagian tanah milik penggugat yaitu seluas 13.134 m2, secara tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai oleh tergugat (Walikota Langsa) dan digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA ) sampah Kota Langsa. Anehnya, berdasarkan foto objek sengketa tanggal 9 Juni 2015, Walikota Langsa telah memasang Plang Proyek Pemko Langsa diatas tanah tersebut tanpa seizin  dan sepengetahuan penggugat (Syafruddin) selaku pemilik sah atas tanah itu.

Dilanjutkan Muslim, sejak tahun 2010 klien nya telah berusaha untuk melakukan klarifikasi serta mencari jalan keluar yang baik atas sengketa tahan itu secara musyawarah dengan Pemko Langsa. Bahkan terakhir pada tanggal 14 Juli 2017, penggugat melalui kuasa hukum juga telah melayangkan surat somasi kepada Walikota Langsa. Tapi, hingga kini tidak ada respon yang positif dari Pemko Langsa atas upaya penyelesaian sengketa lahan ini. Karenanya, penggugat langsung mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Langsa guna memperoleh keadilan dimata hukum.

Dalam gugatannya, Muslim A Gani mengatakan, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Walikota Langsa sejak tahun 2010 dengan menguasai tanah milik syafruddin tanpa izin, telah menyebabkan penggugat mengalami banyak kerugian baik secara materil maupun inmateril.

Meski secara inmateril sulit dihitung jumlah pasti kerugiannya, namun demi memberikan kepastian hukum, penggugat menetapkan kerugian inmaterial nya sebesar Rp 1 milyar. Sementara kerugian materiil yang diderita penggugat ditentukan sebesar Rp 2.530.040.000, mengingat lahan kebun yang dikuasai Pemko Langsa itu merupakan satu-satunya tumpuan ekonomi dan penghidupan bagi penggugat. Jadi, total kerugian penggugat diperkirakan mencapai Rp 3.5 milyar lebih.

Dalam materi gugatannya, Muslim A Gani meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, kemudian menyatakan bahwa tergugat (Walikota Langsa) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya meminta Majelis Hakim agar menghukum Walikota Langsa untuk mengosongkan objek tanah sengketa seluas 13.134 m2 yang merupakan milik penggugat, baik dengan caranya sendiri maupun dengan bantuan aparat penegak hukum, mengingat diatas tanah penggugat itu telah dibangun tempat pembuangan limbah dan dijadikan TPA sampah Kota Langsa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.

Terakhir, Muslim A Gani meminta Majelis Hakim agar menghukum tergugat (Walikota Langsa) untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa itu baik secara materiil maupun inmateriil kepada penggugat sebesar Rp 3,5 milyar lebih. “Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini nantinya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya,” demikian Muslim A Gani SH.(ZAL)

Subscribe

MEDIA REALITAS