21119 KALI DIBACA

Serapan Anggaran Rendah, YARA Minta Plt Gubernur Aceh Evaluasi P2K-APBA

Serapan Anggaran Rendah, YARA Minta Plt Gubernur Aceh Evaluasi P2K-APBA

example banner

Banda Aceh | Realitas – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta Plt Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kinerja Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian P2K-APBA.

P2K harusnya bisa membantu Gubernur dalam penyerapan anggaran pembangunan sehingga pembangunan di Aceh dapat maksimal dan di nikmati oleh masyarakat, Banda Aceh, Jumat (28/12/2018).

“Unit P2K harusnya membantu Gubernur dalam penyerapan anggaran untuk pembangunan sehingga hasil dari serapan anggrannya dalam bentuk bangunan fisik dapat di nikmati oleh masyarakat” ungkap Safar.

Dari pantauan YARA, Progres penyerapan APBA per 26 Desember 2018 hanya sebesar 74,4 % sisa 10,6% atau sekitar 1,62 T dengan rincian anggran yang belum terserap:

1. PUPR 436M
2. Pengairan 256 M
3. Dinkes 162 M
4. Perkim 66 M
5. DPKA 32M
6. Dispora 29
7. Tanbun 21 M
8. Disnaker 21 M
9.Dishub 20 M
10. Dis ternakan 15 M
11. Arsip & Perpus 13 M

“Dari pantauan kami, serapan APBA masih 74,4% dari target realisasi 85% APBA per 26 Desember 2018 atau masih bersisa sekitar 1,62 Triliun dengan sebaran di berbagai SKPA, ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan di Aceh”, tambah Safar.

Selain kinerja dalam percepatan dan pengendalian P2K juga banyak menimbulkan masalah dalam pembangunan Aceh terutama yang menggunakan dana otsus dimana dengan percepatan yang dilakukan oleh P2K banyak perencanaan pembangunan strategis dari dinas teknis tidak matang seperti banyak pembangunan yang tidak ada AMDAL/Izin Lingkungan, perencanaan proyek yang tidak matang, lahan yang belum jelas, pembebasan tanah yang tidak clear and clean, dan fungsi pengendalian yang dilakukan oleh P2K juga tidak berjalan dengan baik dan salah arah karena banyak permasalah diperencanaan yang terlanggar, sehingga bukan pengendalian yang di peroleh tapi malah berefek kepada kerugian negara ini terbukti dari banyaknya proyek staregis yang tidak selesai dan tidak dapat dikendalikan dengan benar sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Penilaian kami terhadap proses upaya Penyelamatan Proyek Kritis, saat ini banyak proyek kontruksi yang strategis di Aceh tidak selesai diakhir tahun maka Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah-langkah penting sebagai upaya penyelamatan tersebut dengan membuat regulasi penyelamatan seperti Pergub pemberian kesempatan penyeleaaian proyek konstrukasi stategis diakahir tahun atau Pergub Kontrak Kritis di Akhir Tahun.

Sehingga jika proyek tersebut tidak selesai malah memberikan efek yang lebih besar karena banyak kontrak yang di putus berakibat banyak bangunan jalan, jembatan, gedung dan sarana prasarana publik lainnya tidak dapat berfungsi, ini dapat menimbulkan kerugian negara dan dana Otsus untuk Aceh tidak bermanfaat. (H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS