40819 KALI DIBACA

Rencana Impor Beras 500 Ribu Ton Menuai Penolakan

Rencana Impor Beras 500 Ribu Ton Menuai Penolakan

example banner

JAKARTA I MEDIA REALITAS – Diduga sarat kejanggalan, rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari negara Vietnam dan Thailand pada akhr bulan januari tahun 2018 menuai kritikan dan penolakan dari berbagai komponen sosial masyarakat alasannya program tersebut akan menekan para petani.

Bahkan permintaan agar menunda impor beras juga disuarakan oleh sejumlah gabungan kelompok tani. Seperti yang disuarakan oleh Kelompok Tani Sri Jaya Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang meminta pemerintah tidak mendatangkan beras impor, karena dalam waktu dekat ini  petani akan melakukan panen.

 “Kami minta pemerintah jangan memasukkan beras impor dulu. Ini sebentar lagi kami akan panen,” ujar Sartam Minggu (14/1). Ia menjelaskan di wilayah Banyumas, banyak areal sawah yang mulai memasuki masa panen pada Januari ini. Bahkan musim panen diperkirakan akan berlangsung sampai dengan akhir Maret mendatang. 

“Tolong beri kesempatan pada kami para petani dapat menikmati harga yang cukup baik,  kami khawatir kalau pemerintah memasukkan beras impor dalam waktu dekat ini,  maka harga beras akan langsung anjlok,” katanya

Sementara itu Fadli Zon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) juga turut mengkritisi rencana pemerintah mengimpor beras. Hal ini menunjukkan kekacauan tata kelola pangan pemerintah sekaligus mutu data pangan yang rendah. 

Politisi Partai Garendra itu menilai kebijakan impor beras ini sangat aneh. Selain itu menurut Fadli Zon pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lainnya terkait impor beras.

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain,” ujar Fadli.

Disebutkannya ada 4 (Empat) keanehan di balik langkah pemerintah melakukan impor beras. Pertama, Kementerian Pertanian mencatat ada surplus beras. Kedua, Kementerian Perdagangan mengimpor beras premium, bukan beras medium.

Ketiga, impor tidak dilakukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, melainkan Perusahaan Perdagangan Indonesia. Keempat, izin impor dikeluarkan saat petani hendak menghadapi musim panen.

Pernyataan yang sama juga datang dari Anggota DPD Sulawesi Selatan AM Iqbal Parewangi. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah mengimpor beras. “Untuk semua hal terkait hajat hidup rakyat, impor selalu berpotensi merugikan. Sekarang mau lagi impor beras 500 ribu ton. Terus mau dikemanakan petani kita? Pemerintah mau bunuh petani?” tanya Parewangi, Minggu, (14/1).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan impor beras. Apalagi, pada Februari, panen raya di sejumlah sentra produksi akan dimulai. “Kalau masuk, harga nanti berbahaya. Petani bisa hancur,” ujarnya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (13/1).

Senada, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi juga meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan impor beras. “Jangan sampai ada kebijakan yang menyebabkan para petani kita demoralisasi,” ujar gubernur yang akrab disapa dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) ini, Ahad (14/1).

Alih-alih mengimpor beras, menurut TGB, lebih baik pemerintah melalukan mobilisasi stok beras yang ada di daerah-daerah. Tujuannya, agar ada stabilisasi harga dengan menggunakan pasokan dalam negeri. “Saya berharap jangan ada kebijakan yang sifatnya anomali,” kata TGB.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menolak rencana pemerintah mengimpor beras. Sebab, pada akhir Januari ini, Sukabumi akan memasuki musim panen. 

“Rencana impor berbarengan dengan musim panen dan kami atas nama Pemkab Sukabumi menolaknya,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Sudrajat.

Menurut dia, jika impor beras tetap dieksekusi maka harga beras di tingkat petani pada saat musim panen akan jatuh. Padahal, para petani sebelumnya telah dibina dan berharap harga yang ideal pada musim panen.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai, impor beras yang dilakukan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pasal 39 impor pangan tidak boleh berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, dan kesejahteraan petani.

Padahal, dalam waktu dekat, petani akan memasuki masa panen. “Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi kementerian di pemerintahan perlu diperbaiki kembali,” kata Viva.

Ia menilai, persoalan beras bisa diselesaikan melalui koordinasi dan integrasi antar kementerian terkait. Menurut dia, perbedaan kebijakan pangan di internal pemerintah antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menjadi salah satu penyebab terjadinya persoalan pasokan beras.(Kaskus/Jem)

Subscribe

MEDIA REALITAS