17619 KALI DIBACA

Ratusan Mantan TKI Diberikan Bimbingan Kemensos RI Agar Tidak Terjebak Human Trafficking

Ratusan Mantan TKI Diberikan Bimbingan Kemensos RI Agar Tidak Terjebak Human Trafficking
Ketua LSM MB, Syafrizal, saat memberikan arahanya kepada sejumlah mantan TKI dalam Bimbingan Sosial dari Kementrian Sosial RI RSTS KPO, di Aula Nurul A'la, Selasa (4/12/2018).

example banner

Langsa | Realitas – Sebanyak 215 orang mantan TKI dari tiga wilayah Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang yang bermasalah serta sudah dipulangkan oleh Kemensos RI mendapat Bimbingan Sosial dan Pemberian Bantuan Biaya Hidup untuk pekerja Migran.

Bimbingan Sosial dan pemberian bantuan biaya hidup untuk Pekerja Migran yang digelar Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bersama yang digelar di Aula Nurul A’la, Jalan TM Bahrum, Selasa (4/12/2018).

Dirjen Kementrian Sosial RI RSTS KPO, Dian Setiawan, mengatakan bahwa mantan TKI ini kebanyakan perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.

Mereka menerima bantuan sebesar Rp 250 ribu setiap orang serta uang transport.

Kedatangan para pekerja migran ini diundang oleh LSM Mitra Bersama, sebuah lembaga yang sudah peduli terhadap buruh migran atau TKI dari tiga wilayah meliputi Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang.

“Kami berikan bantuan layak untuk para mantan TKI dengan bekerja sama dengan Kemensos.

Jadi tidak semata-mata diberi bantuan begitu saja, dan mereka yang bermasalah ini dideportasi, kebanyakan dari Malaysia dan Taiwan,” kata Dian.

Menurut dia, kegiatan ini adalah sosialisasi dan gerakan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada para TKI dan keluarganya.

“Mereka yang pernah ke luar negeri meneruskan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya atau yang lain untuk tidak lagi bekerja di luar negeri tanpa prosedural supaya tidak menjadi korban TPPO/human trafficking,” pintanya.

Dian menjelaskan bahwa, bagi yang mau bekerja di luar negeri harus melengkapi semua dokumen yang sah yang bisa ditanyakan ke Kementerian atau Dinas terkait.

“Pahami persyaratannya, pahami tempat dimana dia akan bekerja, agennya resmi atau tidak, dan majikannya bagaimana,” paparnya.

Sementara itu Ketua LSM Mitra Bersama, Syafrizal, menyatakan bahwa berharap dengan adanya sosialisasi dan bantuan ini masyarakat lebih mengerti dan tidak lagi mencoba menjadi TKI ilegal, karena dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta adanya perubahan, dimana pengurusan dokumen dan kelengkapan diurus oleh pencari kerja sendiri tanpa calo, baru setelah itu mendaftar ke PPTKIS, pencari kerja akan terhindar dari human trafficking.

Lanjutnya, kedepan agar memutus mata rantai perdagangan manusia yang berada di Aceh khususnya melakukan pencegahan dan dapat membantu, pemerintah dalam menanggapi permasalahan ditengah masyarakat awam.

“Mengajak dan mengarahkan masyarakat agar lebih waspada terutama kepada kasus yang sudah pernah di tangani oleh LSM MB agar tidak terulang lagi,” tandasnya.( H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS