134919 KALI DIBACA

Pimpinan Partai Hanura Langsa Pertontonkan Arogansi politik

Pimpinan Partai Hanura Langsa Pertontonkan Arogansi politik
Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH

example banner

LANGSA – ACEH I MEDIA REALITAS –  Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Langsa dinilai telah mempertontonkan arogansi politik karena masih mempertahankan kadernya bernama Amirullah Bin Cut Amat yang berstatus narapidana (napi), untuk tetap duduk di lembaga legislatif.

Padahal anggota DPRK Langsa dari Partai Hanura itu telah dihukum 6 bulan penjara terkait kasus ijazah palsu, yang proses hukumannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Malah pihak Kejaksaan Negeri Langsa dikabarkan akan segera melakukan eksekusi terhadap anggota dewan dimaksud. Anehnya, Pimpinan Partai Hanura Langsa sepertinya tutup mata atas persoalan itu.

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH kepada Media Realitas, Senin (8/1/18), mengatakan terkait tidak di tariknya (PAW) anggota DPRK Langsa yang bertatus Narapidana oleh Partai bersangkutan, membuktikan bahwa pimpinan Partai Hanura Langsa tidak menghormati proses hukum.

Padahal, anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, apalagi telah memiliki kekuatan hukum tetap, wajib di berhentikan oleh Partai. “Ada enggak keberanian Partai itu untuk mengambil sikap terkait putusan hukum terhadap Amirullah,” kata Muslim.

Menurutnya, meskipun Amirullah telah berstatus narapidana namun sepanjang Partai politik belum melakukan PAW, yang bersangkutan masih sah menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Langsa dan masih berhak menerima berbagai tunjangan keuangan. “Dalam hal ini Amirullah  tidak salah jika masih ngantor di DPRK Langsa. Harusnya yang malu  adalah Partai Hanura Langsa, kenapa tidak mengambil sikap,” ujarnya.

Dikatakan Muslim A Gani, terkait hal ini, Pimpinan  Partai Hanura Langsa telah memberikan pelajaran politik yang tidak baik bagi generasi bangsa. Malah terkesan aktivitas politik Pimpinan Partai Hanura Langsa hanya sebatas memuaskan keuntungan pribadi atau kelompok semata.

Sedangkan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan pelajaran politik yang baik bagi anak bangsa, nyaris terabaikan. “Kita ikut prihatin ya dengan sikap para pimpinan partai politik akhir-akhir ini. Seharusnya mereka (Pimpinan Partai Politik) membangun sistem berpolitik yang baik agar bangsa ini juga menjadi baik dan bukan malah sebaliknya,” demikian kata Muslim A Gani.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anggota DPRK Langsa dari Partai Hanura , Amirullah Bin Cut Amat yang berstatus Terpidana (Napi) dalam perkara ijazah palsu saat maju sebagai Caleg pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata masih ngantor alias masuk kantor menjalankan tugas sebagai anggota Dewan.

Padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah dan dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan perintah ditahan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap.

Anehnya, DPC Partai Hanura Kota Langsa terkesan mempertahankan kadernya yang berstatus Narapidana tersebut untuk tetap duduk di lembaga legislatif. Hal ini terlihat dengan adanya indikasi unsur kesengajaan pimpinan Partai bersangkutan, yang mengulur-ulur waktu melakukan PAW (Pengganti Antar Waktu) terhadap kadernya yang telah dihukum secara pidana itu.

Jika hal itu benar, tentunya sikap Pimpinan Partai Hanura Langsa ini  dianggap tidak memberikan contoh dan pembelajaran politik yang baik bagi generasi bangsa. Malah terkesan Partai Hanura Langsa  telah mempertontonkan arogansi politiknya dengan mempertahankan narapidana tetap duduk di lembaga terhormat.

Informasi yang diperoleh Wartawan, Selasa (5/9/17), Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 18 September 2015 telah mengadili perkara ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh anggota DPRK Langsa dari Partai Hanura atas nama Amirullah Bin Cut Amat. Berdasarkan putusan No 167/PID/2015/PT.BNA dalam perkara banding pidana, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan terdakwa Amirullah Bin Cut Amat bersalah melakukan tindak pidana  menggunakan ijazah yang terbukti palsu.

Selanjutnya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa  Amirullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000. Bahkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga  menetapkan terdakwa agar ditahan.Usai divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selanjutnya terdakwa  Amirullah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Sementara itu, Mahkamah Agung RI juga telah memutuskan perkara ijazah palsu Amirullah pada tanggal 7 Juni 2016 lalu. Dalam amar putusan terhadap perkara Reg.No.107 K/PID/2016 itu, Mahkamah Agung RI dengan Penitera Pengganti Frensita K.Twinsani SH. Msi. MH, menolak kasasi yang diajukan terdakwa Amirullah Bin Cut Amat.

Dengan demikian,  perkara tersebut berlaku putusan yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Karenanya, status terpidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa Amirullah di tahan telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu disisi lain, pimpinan Partai Hanura Langsa sepertinya “pura-pura bodoh” dalam menyikapi kasus pidana yang membelit kadernya di lembaga legislatif. Malah DPC Partai Hanura Langsa pada tanggal 13 Oktober 2016, ikut menyurati Mahkamah Agung RI untuk meminta salinan putusan perkara tersebut, yang diduga sebagai upaya Pimpinan Partai bersangkutan untuk mengulur-ulur waktu supaya anggota Dewan berstatus narapidana itu luput dari Pengganti Antar Waktu (PAW). Meski demikian, Panitera Mahkamah Agung RI juga telah membalas surat dari DPC Partai Hanura Langsa tanggal 10 Maret 2017 lalu.

Melalui surat No 073/PAN/HK.01/3/2017, Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan SH. M.HUM, menyampaikan bahwa perkara Reg.No.107 K/PID/2016, telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 2016 dan sedang dalam  proses penyelesaian minutasi serta pengirimannya, demikian isi surat Panitera Mahkamah Agung RI.

Seharusnya, jika Pimpinan Partai Hanura Langsa berniat  memberikan contoh dan pembelajaran politik yang baik bagi generasi bangsa, maka anggota DPRK Langsa atas nama Amirullah telah di PAW sejak awal kasus pidananya bergulir ke Pengadilan.

Tapi kenyataannya Pimpinan Partai Hanura Langsa terkesan menunjukkan arogansi politiknya dengan mengulur waktu guna mempertahankan seorang narapidana duduk di kursi Dewan, untuk maksud yang tidak diketahui.

Seorang anggota dewan dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan putusan itu inkracht saat ia menjabat sebagai anggota dewan, maka berdasarkan Pasal 239, 355 dan 405 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3) dan Pasal 102 PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, maka anggota dewan yang bersangkutan diberhentikan antar waktu dan digantikan oleh calon anggota dewan yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.(ZAL)

Subscribe

MEDIA REALITAS