121119 KALI DIBACA

Pembentukan KB FKPPI Sumut Cacat Hukum

Pembentukan KB FKPPI Sumut Cacat Hukum

example banner

Medan | mediarealitas

Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pengurus Daerah (PD) II FKPPI
Sumatera Utara (Sumut), Ir AR Krisman Purba menyebutkan pembentukan Keluarga Besar (KB) FKPPI Sumut dinilai cacat hukum. Pasalnya, pembentukan KB FKPPI  Sumut tanpa didasari kesepatan bersama dan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“KB FKPPI yang dipimpin Razali sangat ilegal, karena pembentukannya
tidak diputuskan dari hasil keputusan Munaslub GM FKPPI dan keputusa
Munas FKPPI tentang peleburan/penyatuan. KB FKPPI yang terbentuk saat ini hanya keputusan penunjukan sepihak bapak kami yang saat itu
menjabat Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi,” tegas Krisman kepada sejumlah wartawan, kemarin petang di Medan.

Menurut Krisman, Munaslub GM FKPPI dan Munas FKPPI telah
dideklarasikan peleburannya menjadi satu organisasi Keluarga Besar
FKPPI pada 28 Maret 2015 di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang yang ditandatangani bersama antara Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dan Sekjen FKPPI Tribowo Soebiandono serta Ketua Umum GM FKPPI Hans H Silalahi dan Sekjen GM FKPPI Nurseto Budi Santoso.

Didampingi Wakil Ketua Ir Hendra Sembiring BBA, Sekertaris Ir Edo
Binsar dan Ketua PD II GMP FKPPI Sumut Thamrin Samosir serta unsur LBH FKPPI Sumut, Ir AR Krisman Purba menegaskan segera menyurati Panglima TNI di Jakarta terhadap pembentukan KB FKPPI dengan penunjukan langsung tanpa proses konslidasi, munas dan munaslub dibenarkan dan sah menjadi organisasi KB FKPPI.

“Bahkan, Ketua KB FKPPI yang ditunjuk itu telah mengangkangi AD/ART
yang menyatakan bahwa untuk menjadi pengurus adalah anak kandung
TNI/Polri. Dengan kondisi terbentuknya KB FKPPI ilegal ini, keluarga
besar FKPPI yang sah memegang mandat yang jelas dan diatur dalam
AD/ART, merasa terusik akan adanya oknum yang dinilai mengobok-obok
struktural organisasi FKPPI,” tegasnya.

Ir Hendra Sembiring BBA menyebutkan, keluarga besar organisasi FKPPI
merasa terusik dengan kondisi munculnya KB FKPPI Sumut ilegal
tersebut. “Kami siap menghadapi apapun risikonya untuk menjaga nama
baik ormas FKPPI di Sumut khususnya dari oknum-oknum yang ingin
merusak ormas FKPPI. Kalau benar KB FKPPI dibawah pimpinan Razali itu sah, mari kita buktikan baik secara hukum maupun masa organisasiya,”
ketusnya.

Terpisah, Razali yang dikonfirmasi via telepon seluler tidak menjawab.
Dilayangkan pesan singkat, Razali tidak membalas bagaimana
tanggapannya terkait tudingan Ketua PD II FKPPI Sumut Ir AR Krisman
Purba yang menyebutkan pembentukan KB FKPPI dibawah pimpinannya cacat hukum. Wartawan yang berusaha mencari alamat KB FKPPI Sumut dengan ketua terpilih ditunjuk langsung ini belum ada alamat Sekretariat yang jelas di Medan.

Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pengurus Daerah (PD) II FKPPI
Sumatera Utara (Sumut), Ir AR Krisman Purba menyebutkan, pembentukan Keluarga Besar (KB) FKPPI Sumut dinilai cacat hukum. Pasalnya, pembentukan KB FKPPI  Sumut tanpa didasari kesepatan bersama dan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“KB FKPPI yang dipimpin Razali sangat ilegal, karena pembentukannya
tidak diputuskan dari hasil keputusan Munaslub GM FKPPI dan keputusa
Munas FKPPI tentang peleburan/penyatuan. KB FKPPI yang terbentuk   saat ini hanya keputusan penunjukan sepihak bapak kami yang saat itu
menjabat Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi,” tegas Krisman kepada  sejumlah wartawan, kemarin petang di Medan.

Menurut Krisman, Munaslub GM FKPPI dan Munas FKPPI telah
dideklarasikan peleburannya menjadi satu organisasi Keluarga Besar
FKPPI pada 28 Maret 2015 di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang yang ditandatangani bersama antara Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dan Sekjen FKPPI Tribowo Soebiandono serta Ketua Umum GM FKPPI Hans H Silalahi dan Sekjen GM FKPPI Nurseto Budi Santoso.

Didampingi Wakil Ketua Ir Hendra Sembiring BBA, Sekertaris Ir Edo
Binsar dan Ketua PD II GMP FKPPI Sumut Thamrin Samosir serta unsur LBH FKPPI Sumut, Ir AR Krisman Purba menegaskan segera menyurati Panglima TNI di Jakarta terhadap pembentukan KB FKPPI dengan penunjukan langsung tanpa proses konslidasi, munas dan munaslub dibenarkan dan sah menjadi organisasi KB FKPPI.

“Bahkan, Ketua KB FKPPI yang ditunjuk itu telah mengangkangi AD/ART
yang menyatakan bahwa untuk menjadi pengurus adalah anak kandung
TNI/Polri. Dengan kondisi terbentuknya KB FKPPI ilegal ini, keluarga
besar FKPPI yang sah memegang mandat yang jelas dan diatur dalam
AD/ART, merasa terusik akan adanya oknum yang dinilai mengobok-obok
struktural organisasi FKPPI,” tegasnya.

Ir Hendra Sembiring BBA menyebutkan, keluarga besar organisasi FKPPI
merasa terusik dengan kondisi munculnya KB FKPPI Sumut ilegal
tersebut. “Kami siap menghadapi apapun risikonya untuk menjaga nama
baik ormas FKPPI di Sumut khususnya dari oknum-oknum yang ingin
merusak ormas FKPPI. Kalau benar KB FKPPI dibawah pimpinan Razali itu sah, mari kita buktikan baik secara hukum maupun masa organisasiya,”
ketusnya.

Terpisah, Razali yang dikonfirmasi via telepon seluler tidak menjawab.
Dilayangkan pesan singkat, Razali tidak membalas bagaimana
tanggapannya terkait tudingan Ketua PD II FKPPI Sumut Ir AR Krisman
Purba yang menyebutkan pembentukan KB FKPPI dibawah pimpinannya cacat hukum. Wartawan yang berusaha mencari alamat KB FKPPI Sumut dengan ketua terpilih ditunjuk langsung ini belum ada alamat Sekretariat yang jelas.(LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS