56419 KALI DIBACA

Pasar Tak Siap, Miliaran Uang Negara Terkuras

Pasar Tak Siap, Miliaran Uang Negara Terkuras
Foto: Realitas/Syahrizal Nampak bangun pasar modern kawasan Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie hingga saat ini terbengkalai pasca mencuatnya sejumlah kasus yang menyebabkan kerugian negara, Senin (21/5/2018).

Blangpidie | Realitas – Pembangunan mega proyek pasar modern di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan anggaran Rp.58,68 miliar dari dana Otonomi Khusus (Otsus) APBK tahun 2016 dan 2017 (Multiyears) ternyata tidak siap dikerjakan.

Dalam perjalanan proyek tersebut, pihak hukum mencium aroma tidak sedap dengan banyaknya dugaan penyimpangan yang merugikan uang negara miliaran rupiah.

Proyek yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Susoh, kawasan Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie itu dikerjakan oleh PT Proteknika Jasa Pratama selaku rekanan dengan nomor kontrak: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016.

Dugaan korupsi yang melilit mega proyek itu semakin mencuat kepermukaan, sehingga bukan menjadi rahasia lagi.

Bahkan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh juga sudah turun lansung kelokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan.

Dari hamparan bendengan sawah warga setempat, terlihat onggokan tiang-tiang bangun termasuk ikatan besi yang mulai tertutup karatan.

Tak ada aktivitas pengerjaan disana, namun yang ada cuma beberapa hewan ternak yang kerap melintas hanya sekedar mencari rerumputan.

“Tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk membangun proyek tersebut, tapi tidak kunjung terkabulkan.

Kalau lah tidak ada permainan kepentingan dalam proyek tersebut, tentu masyarakat telah dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas pasar itu,” kata Sudirman, warga Kecamatan Blangpidie yang ditemui melintasi jalan menuju bangunan pasar modern, Senin (21/5/2018).

Pelaksanaan proyek dimaksud kerap menimbulkan banyak masalah, diantaranya terjadi kelebihan bayar.

Realisasi keuangan diketahui lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek.

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, per 31 Desember 2016 sebesar 16,98 persen, target fisik sesuai jadwal pelaksanaan, sebesar 36,15 persen.

Dari data itu, diketahui terjadi deviasi sebesar 19,17 persen.

Kontrak seharusnya sudah putus, karena deviasi mencapai 10 persen dan sudah Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan proyek.

Sementara realisasi keuangan per 31 Desember 2016, sebesar 23 persen atau senilai Rp 13,4 miliar lebih. Hal itu dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum, karena berpotensi merugikan keuangan negara, sebesar 6,02 persen, atau senilai Rp 3,5 miliar lebih.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 No Urut 22. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Juga merujuk pada Perpres Nomor : 04 Tahun 2015 Perubahan Ke-Empat Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal (2a) mengatur pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang.

Atas dasar banyaknya persoalan yang muncul dalam proses pengerjaan proyek tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim dan LH) Abdya secara resmi memutuskan kontrak proyek pasar itu.

Pemutusan kontrak terhadap PT Proteknika Jasapratama selaku kontraktor pelaksana, tertuang dalam surat pemutusan kontrak nomor 644/516/2017, tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkim dan LH Abdya melalui PPK Dinas dimaksud.

Terhitung hingga tanggal 31 Agustus 2017 proggresnya masih mencapai 26,92 persen, seharusnya proggres tersebut telah mencapai 73,40 persen dan terjadi deviasi sebesar 46,48 persen.

Sejauh ini pihak Kejati Aceh telah memanggil beberapa unsur terkait lainnya yang erat kaitannya dalam proses pembangunan pasar modern, bahkan baru-baru tim dari Kejati Aceh turun langsung ke lokasi guna meninjau kondisi lokasi dan bangunan pasar yang tak rampung itu.

“Semoga saja proses hukumnya segera tuntas dan Kejati Aceh menetapkan tersangkanya.

Harapan kami pembangunannya bisa dilanjutkan kembali agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan warga.

Cukup disayangkan, bangunan tersebut harus menyisakan tiang-tiang dan besi-besi yang sudah mulai karatan. Ini terkesan mubazir,” cetus Karim warga Kecamatan Blangpidie lainnya yang kebetulan lewat dilokasi itu. (Syahrizal)

Subscribe

MEDIA REALITAS