43219 KALI DIBACA

Pansus : Revisi Perda IMB Dinilai Sarat Kepentingan

Pansus : Revisi Perda IMB Dinilai Sarat Kepentingan
 
Medan | mediarealitas
Pengajuan revisi Perda Kota Medan tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No 5 Tahun 2012 dinilai sarat kepentingan. Bahkan, pengajuan revisi Perda disebut hanya pertimbangan aspirasi masyarakat serta penyesuaian Permen Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2007. Pada hal diketahui revisi Perda tidak lain hanya sebagai “pesanan” pengusaha dan dipastikan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Anggota panitia khusus (Pansus) Ranperda IMB, Boydo HK Panjaitan SH saat mengikuti rapat Pansus di gedung dewan, Rabu (17/6) mempertanyakan transparansi dan urgensi revisi Perda IMB. Boydo pun heran karena jadwal pembahasan Perda terkesan dipaksakan. Sehingga menunda pembahasan Perda Perrsampahan dan Perda Kemiskinan yang duluan masuk ke prolegda.
 
Selain itu, saat rapat berlangsung, Boydo menyesalkan jika dari dampak revisi Perda tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan retribusi PAD. “Jika harus melakukan revisi IMB, jangan sampai menguntungkan pihak tertentu ataupun pengusaha”, tegas politisi PDIP ini.
 
Terkait revisi yang diajukan yakni besarnya indeks jenis kegiatan untuk bangunan gedung bertingkat mulai dari permukaan tanah sebesar 1,30 (satu koma tigal nol) menjadi sebesar 1,0 (satu koma nol) menjadi perdebatan serius anggota pansus dengan Kadis TRTB Kota Medan Ir Sampurno.
 
Menurut Boydo, kalau revisi itu merupakan penyesuaian Permen PU tentu tidak perlu disangkal. Namun disayangkan karena mempengaruhi PAD. Tapi kata Boydo lagi, pada pembahasan, perlu ikut direvisi untuk membedakan tarif harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) untuk bangunan gedung bertungkat dan bangunan hunian. Hal tersebut dinilai perlu untuk menghindari penurunan perolehan PAD. ”Tarif HSbg perlu dibedakan/dipisah antara bangunan gedung dan hunian. Ini sangat penting, TRTB harus melakukan kajian,” ujar Boydo.
 
Sementara itu, anggota pansus lainnya Landen Marbun mengkritik minimnya sosialisasi atas revisi perda. Landen minta supaya dilakukan simulasi perhitungan harga setelah dan sebelum revisi, sehingga anggota pansus dapat memberikan argument lebih terarah.
 
   
Sebelumnya Kadis TRTB Sampurno Pohan mengaku, jika pengajuan revisi perda  mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat serta kepastian hukum sebagai wajib retribusi. Dijelaskan, revisi Perda yang diajukan yakni besarnya indeks jenis kegiatan bangunan bertingkat mulai lantai permukaan tanah yakni dari besaran 1,3 menjadi 1,0. Sedangkan untuk basemant tetap dikenakan 1,3.
 
Ketua pansus Ahmad Arif SE yang memimpin rapat menyimpulkan agar Dinas TRTB dapat melakukan kajian dan mempersiapkan sosialisasi pada rapat berikutnya. Rapat ini turut dihadiri, Maruli Tua Tarigan, Sahat Simbolon dan Abd Rani. (LR)  

Subscribe

MEDIA REALITAS