69019 KALI DIBACA

Pakar Bireuen Desak Penegak Hukum Polda Aceh dan Kajati Usut Kasus Dugaan Korupsi Ketua KIP, Bireuen

Pakar Bireuen Desak Penegak Hukum Polda Aceh dan Kajati Usut Kasus Dugaan Korupsi Ketua KIP, Bireuen

Bireuen I Realitas – Kasus dugaan korupsi ketua KIP Bireun Yang kini sedang beredar Video bersama Calon anggota DPR-RI tahun 2014 indikasi kecurangan penyelenggara Pemilu di Bireuen membuat semua kalangan masyarakat merasa tertipu terhadap Ketua KIP Bireuen yang tidak lagi Kredibel, Independen pada saat pemilu.

Seperti peryataan Ketua pakar Bireuen, M. Iqbal S. Sos Senin (28/5/2018) mendesak Penegak Hukum Polisi bersama Kejaksaan negri Bireuen, serta Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh untuk dapat Unsut tuntas kasus video transaksional mengarah dugaan gratifikasi dan penyuapan serta telah merusak citra penyelenggara pemilu lainnya tidak lagi independen akibat olah oknum ketua komusioner KIP Bireuen.

Kita minta Pers di Bireuen harus Fokus dan Kompak selaku salah satu elemen pengontrol sosial dari timpangan pemangku kepentingan di segala sektor publik.

Dan Kita minta Mahasiswa dan Santri harus bersatu melawan indikasi kecurangan penyelenggara Pemilu di Bireuen yang tidak lagi Kredibel, Independen dan publik di Bireuen patut menaruh curiga kepada Oknum Komisioner Kip Bireuen dari mulut ke mulut, bahwa oknum tersebut sudah lama diduga memainkan strategi liciknya dalam dugaan transaksional pada setiap event pemilihan dan pemilu di Kab Bireuen.

Kita Mendesak pihak penegak hukum di Bireuen khususnya Dan Kepolisian Polda Aceh harus serius dan komitmen menyelidiki atas dugaan praktek Gratifikasi dan Penyuapan yang sering terjadi di lingkar penyelenggara Pemilu di Aceh berdasarkan indikasi Video Transaksional (Peng Lam Baluem Plastik) diduga disetor oleh salah satu Caleg DPR RI Marzuki Daud dari partai Golkar pada Dapil 2 Aceh saat Pemilu 2014 yang lalu ke Oknum Penyelenggara Pemilu di Bireuen dalam upaya menjanjikan akan mempengarui suara di TPS melalui cara curang yang jelas melawan hukum kepada salah satu Caleg tersebut atas imbalan telah menerima imbalan transaksional dengan jelas jelas merupakan suatu tindakan tindak pidana.

Apa lagi ini negara hukum, semua kita sama di depan hukum bila diduga melanggar hukum tanpa kecuali dia seorang berpangkat jendral wajib di usut secara tuntas sampai ke akar akarnya oleh penegak hukum, siapa tau nanti ada yang Caleg lain yang jadi korban Money Politik akibat janji akan dibantu mendongkrak suaranya.
(M. Reza)

Subscribe

MEDIA REALITAS