107419 KALI DIBACA

Material Galian C Runway Bandara Lasikin Ilegal

Material Galian C Runway Bandara Lasikin Ilegal

Simeulue | Realitas –  Kamis (13/12/2018) Media Mitrapol menjumpai Kepala Badan Dinas lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Simeulue T. Ridwan diruang kerjanya, mempertanyakan aktivitas galian C di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah.

T. Ridwan mengatakan tidak pernah ada pengeluaran surat rekomendasi tentang ijin pengambilan material galian C di Desa Matanurung.

Karena tidak ada pengajuan atau permohonan dari masyarakat, kontraktor atau lainnya yang ingin menggunakan tanah timbunan di lokasi tersebut.

Sehingga Dinas tidak punya dasar untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak manapun maupun pertimbangan teknis lainnya.

Lokasi galian ilegal tanpa izin yang dikerok menggunakan eksavator tanah milik Rusdi (40) di Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah.

Material urugan itu digunakan untuk timbunan proyek APBN 2018 perpanjangan Runway Bandara Lasikin, sambungnya lagi material yang diambil dari sini sebanyak 600 Dum Truk.

Akibat dari pengerukan itu, telah membuat lubang berkedalaman 6 sampai 7 meter dengan diameter lebar sekitar lebih dari 30 x 60 meter persegi.

Dahman Efendi Sekjen Lembaga Pengawasan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI-TIPIKOR) DPD Wilayah Simeulue merasa kecewa dibohongi DLHK Kabupaten Simeulue menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada penggali galian C yang di desa matanurung Kecamatan Teupah tengah.

Namun begitu investigasi ke lapangan melihat kebenarannya, ternyata alat berat escafatornya milik dinas DLHK itu sendiri.

Diduga ada yang disembunyikan sewaktu memberi keterangan kepada kami.

Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) Perwakilan Simeulue, Abriansyah mengatakan bagi pelanggar harus dihukum sesuai dengan undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan meneral dan batu bara dalam pasal 158 merumuskan: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Karena mengingat area lokasi penggalian material tidak layak dilakukan eksplotasi, disebabkan area berada di pemukiman warga yang melakukan aktivitasnya sehari-hari. (zulfadli)

Subscribe

MEDIA REALITAS