54219 KALI DIBACA

Mantan Ketua Komisi A PTUN Kan Ketua DPRK Agara

Mantan Ketua Komisi A PTUN Kan Ketua DPRK Agara

example banner

Kutacane | Realitas – Mantan ketua Komisi A Supian SKD dari partai Demokrat akan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ketua DPRK terkait dengan rapat pleno penetepan KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 28 Agustus yang lalu, hal itu disampaikan oleh Supian SKD saat mengelar konfrensi pers di gedung DPRK pada Rabu (5/12/2018).

Supian secara gamlang menjelaskan,”atas nama mantan Ketua Komisi A akan mengugat pimpinan DPRK terkait dengan sidang paripurna hasil kelulusan Komisi Indenpendent Pemilihan (KIP).

Sementara dalam sidang penetapan (Fit and proper test) uji kelayakan dan kepatutan kami dari Komisi A sebanyak 6 orang melakukan rapat pleno di Komisi A, namun dalam sidang pleno itu hanya 4 orang yang menandatangani.

Sedangkan 2 orang dari anggota Komisi A yang tidak menandatangani yaitu, saudara Gabemartua Tambunan dan Arnol SH dari praksi Golkar.

“Namun hasil yang kami lakukan itu ditolak oleh pimpinan DPRK, tentunya kami akan gugat hal ini ke PTUN Aceh.

Dijelaskan Supian, “alasan mereka hasil yang kami lakukan itu karena kurang kordinasi antara praksi dilingkaran DPRK, padahal secara aturan dan hukum sudah kami lakukan.

Hal ini sangat kita sayangkan, “KIP agar terancam tidak ada sampai pada Januari 2019 kata Supian.

Sementara itu nama-nama Anggota KIP Agara yang sudah kita putuskan yaitu, Hidayat, Muhammaddin, Mhd.Safri Desky SH, Pitri Susanti SH dan Usman Spdi.

Sedangkan calon angota penganti KIP 2018-2023 yaitu, Sudirman SE, Raufi, Mohd. Rais SAg, Prasetia Andika Syahputra dan Supriadi.

Sementara itu calon anggota KIP Agara yang tidak lulus uji kepatutan dan kelayakan yaitu, Junaidi, Umijakiah, Kaman Suri dan Harunsyah Putra SE.

Hasil sidang pleno ini sudah kami serahkan pada bulan 27 September 2018, kepada pimpinan DPRK Irwandi Desky dan didampingi Ketua Komisi dan peraksi yang ada kata Supian. (Sumardi/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS