47919 KALI DIBACA

LSM LPAP RI : Walikota Langsa Harus Pertahankan Sumpah Jabatan Agar Tidak Pungli Fee Proyek

LSM LPAP RI : Walikota Langsa Harus Pertahankan Sumpah Jabatan Agar Tidak Pungli Fee Proyek

Langsa Aceh I Media Realitas-LSM LPAP RI mengirim press realease kepada sejumlah media cetak dan Online termasuk ke Media Realitas, Gugatan perdata yang sudah terdaftar di PN langsa registrasi Noor 5/pdt.G/2017/pn.lgs tergugat walikota Langsa Usman Abdullah dalam perkara dugaan penyerobotan tanah hak milik Syarifudin sertifikat nomor 14/2005 tanggal 27 Agustus 2005 pbt seluas 100.278 M2  digampong pondok kemuning kec. Langsa timur dikuasai oleh walikota Langsa untuk tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan pemaksaan kehendak yang menciptakan pencitraan buruk terhadap pemerintah oleh masyarakat,dengan image menciptakan proyek pemerintah karena mengharapkan komisi / pungutan liar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh aktivis LPAP RI  bahwa terdapat indikasi kejanggalan terhadap prosedur pembangunan TPA dari aspek penetapan lokasi dan hampir secara keseluruhan terhadap semua pengadaan barang dan jasa dimasa kepemerintahan Usman Abdullah selaku walikota langsa. Kejanggalan yang paling menyolok adalah pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di beberapa lokasi, barang dan jasa,isu dan
dugaan yang sangat meresahkan  dan melukai hati masyarakat kota Langsa adalah dugaan pungutan liar komisi proyek (fee ) yang dipungut dari rekanan, akibat pungutan komisi proyek, maka berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh rekanan, karena rekanan merasa telah memberikan komisi ( fee) 10 s/d 15 persen dari nilai paket proyek kepada oknum pejabat tertentu untuk mendapatkan paket proyek.

Apabila dalam jangka lima tahun kedepan, praktek pungutan liar komisi pada pengadaan barang dan jasa terus berlanjut dan semakin meningkat,maka kota Langsa akan menjadi ajang pestanya koruptor berjamaah yang menguntungkan oknum walikota Langsa dan jajarannya yang terlibat secara melawan hukum.

Untuk mengantisipasi hancurnya sebuah negeri akibat kezaliman dan keserakahan pemimpin yang bejat, perlu  dilakukan perlakuan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan presiden republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (SATGAS SABER PUNGLI) . Lembaga Pengawasan dan Advokasi Publik RI ( LPAP RI).

Sesuai hasil rapat dewan pengurus harian kita akan menyurati menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan selaku pengendali / penanggung jawab satuan tugas sapu bersih pungutan liar (SATGAS SABER PUNGLI) pusat untuk melakukan perlakuan khusus terhadap dugaan pungutan liar komisi pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan kota langsa, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 3 peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (SATGAS SABER PUNGLI). Kami menginginkan pejabat walikota Langsa dan jajarannya untuk dapat berlaku jujur, adil, ikhlas dan penuh pegabdian secara tulus dalam menjalankan roda kepemerintahan kota Langsa  sesuai sumpahnya pada saat dilantik untuk menjabat,  tanpa melakukan pungutan liar komisi pengadaan barang dan jasa, birokrat pemerintah kota Langsa harus bersih sesuai syariah Islam, dan kami minta untuk mempertahankan sumpah jabatan dan berlaku adil benar-benar bersih tanpa korupsi.

Kita akan Surati tim saber, dan penegak hukum lainnya baik Kejati dan Polda aceh untuk memeriksa kontraktor ( rekanan ) piaraan pendopo dan sudah kita ketahui sejumlah nama yang selama ini menjadi peliharaan pejabat dikota ini.(nzr)

Subscribe

MEDIA REALITAS