Lombok Barat Rugi Rp 4,1 Triliun akibat Gempa, Pemda Akan “Ngamen” Ke Pusat

oleh -123.579 views

Lombok Barat | Realitas – Akibat gempa yang menguncang lombok selama sebulan penuh, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengklaim merugi lebih dari Rp 4,1 triliun.

“Itu senilai dengan PAD kita dalam satu tahun APBD. Kita tidak mungkin bisa menyiapkan dalam satu tahun anggaran,” kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, Minggu (9/9/2018).

Atas kondisi itu, Bupati Lombok Barat ini meminta seluruh jajarannya turut serta melobi pihak pemerintah pusat.

Fauzan bahkan mengistilahkan upaya lobi dengan ” ngamen”.

Sebab, menurutnya, kerugian yang dialami di wilayahnya cukup besar akibat gempa.

“Rajin-rajin ngamen, misalnya Dinas Kesehatan agar ngamen ke Kemenkes agar mereka mau bantu kita.

Begitu juga dengan PU, Dikbud, dan lainnya. Silakan ‘ngamen’ ke kementerian terkait di Jakarta,” kata Fauzan.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kerusakan akibat bencana gempa bumi di Lombok meliputi 57.614 rumah rusak, 108 rumah ibadah, 84 fasilitas kesehatan, 294 sekolah/ madrasah, 26 kantor pemerintahan, 7 jembatan dan 294 kios atau toko.

Untuk rumah yang harus diverifikasi dan divalidasi, hingga hari ini sebanyak 36.363 unit.

Terdiri dari 21.664 rusak ringan, 6.737 rusak sedang, dan 7.963 unit rusak berat.

Termasuk juga rusaknya fasilitas yang menunjang pariwisata di Lombok Barat, salah satunya di Senggigi.

“Tapi kita tidak boleh berdiam diri, event-event pariwisata Senggigi akan menghidupkan lagi geliat pariwisata kita.

Kerugian akibat gempa ini harus diimbangi dengan kerja keras, salah satunya menghidupkan lagi pariwisata,” katanya.

Sementara itu, angka kerugian akibat gempa tadi dirilis sebagai hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat.

“Dalam menghitung angka tersebut, kita didampingi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red),” ujar Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi.

Baehaqi memperkirakan, akibat gempa tersebut, infrastruktur yang rusak senilai Rp 3,65 triliun dan kerugian Rp 442 miliar.

“Total kerusakan dan kerugian kita mencapai lebih dari 4,1 triliun rupiah,” terang Baehaqi menunjukkan angka absolutnya.

“Belum termasuk yang immateril, seperti korban meninggal, luka-luka, dan yang terpaksa mengungsi,” lanjut Baehaqi.

Menurutnya, sebaran kerusakan dan kerugian tersebut terbagi dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta sektor pemerintahan dan keamanan.

Kerusakan dan kerugian akibat kerusakan yang dialami oleh perumahan warga diperkirakan mencapai 91,3 persen dari total kerugian tersebut, atau senilai dengan Rp 3,7 triliun.

Sisanya menyasar sektor infrastruktur sebesar 0,32 persen atau Rp 13,4 miliar, sektor sosial keagamaan mencapai 6,0 persen atau Rp 249,7 miliar, sektor ekonomi 2,12 persen atau senilai dengan Rp 87,1 miliar lebih, dan sektor pemerintahan/keamanan yang menelan kerusakan dan kerugian senilai 0,14 persen atau Rp 5,9 miliar.

Setelah menghitung-hitung, maka Kepala Bappeda Lobar ini memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun lebih untuk bisa pulih seperti sebelum bencana.

“Kebutuhan anggaran sebesar itu kita perkirakan sesuai dengan sebaran aset dan kewenangan antar pemerintah,” terang Baehaqi.

Baehaqi menyebutkan, pemerintah pusat harus merekonstruksi asetnya dengan total perkiraan kebutuhan mencapai Rp 96,75 miliar.

Nilai tersebut belum termasuk kebutuhan sektor perumahan sebesar Rp 1,9 triliun. (kps/iqbal)