41419 KALI DIBACA

Korupsi Tumbuh Subur Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen Dana BOS Dan Sertifikasi Guru Diduga Terjadi Pungli

Korupsi Tumbuh Subur Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen Dana BOS Dan Sertifikasi Guru Diduga Terjadi Pungli

Bireuen I Realitas – Berbagai cara penjarahan uang publik sektor pendidikan di Kabupaten Bireuen, hingga kini masih berlangsung tanpa tindakan aparat penegak hukum.

Hampir semua program peningkatan mutu pendidikan, berkubang masalah.

Sehingga, berdampak ambruknya dunia pendidikan di wilayah itu yang berada pada urutan ke 18 dari 23 Kabupaten/Kota se Aceh.

Sejumlah kalangan di Bireuen mengaku, buruknya mutu dan kualitas pendidikan ini tidak terlepas dari sikap rakus pejabat dinas, serta permainan kotor melibatkan UPTD maupun Sub Rayon sampai sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK dalam pengelolaan dana pendidikan.

Seluruh struktur sistem ini, ditengarai sibuk dan fokus, mengelola anggaran kegiatan, guna meraup untung semata.

Selain ratusan proyek pembangunan sarana & prasarana pendidikan yang jadi ladang korupsi, pengelolaan dana BOS serta tunjangan sertifikasi guru juga diduga turut digerogoti secara sistematis dan terstruktur, oleh para pejabat dinas terkait.

Belum lagi, aneka pelatihan tenaga pendidik yang menjadi “santapan” tikus-tikus berdasi itu.

Begitu juga dengan pendapat pegamat sosial Bireuen, Edo S.Sos M.Si Sesuai informasi pendidikan Kabupaten Bireuen tidak masuk dalam 10 besar tingkat Kabupaten Provinsi Aceh merupakan hal yang sangat menyakitkan.

Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pimpinan Kabupaten Bireuen saat ini.

Bagaimana tidak, kita semua mengetahui bahwa dana yang digelontorkan untuk peningkatan pendidikan tidaklah sedikit dari APBD.

Pentingnya menghadiri program berkualitas untuk meningkatkan performa dari pendidikan aceh haruslah diinisiasi.

Pimpinan Bireuen saat ini haruslah memiliki target dalam periode kepemimpinannya.

Jika pemimpin Bireuen saat ini tidak berani memasang target tinggi untuk status pendidikan Bireuen, maka baiknya pimpinan tersebut mundur dari jabatannya.

Jika itu tidak terjadi, maka pemerintah bireun sangat patut untuk dicurigai telah menjadikan lahan korupsi untuk dana pendidikan bireuen. Cetus pegamat sosial Bireuen Edo S.Sos M.Si

Seperti ini lah korupsi telah memasuki berbagai bidang dalam pemerintahan birokrasi, swasta, hukum, politik dan berbagai bidang yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dan saat ini sudah seperti penyakit tumor yang ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia, sehingga, korupsi menjadi ancaman eksistensi dari Negara Indonesia.

Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki poksi penganggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD atau APBK yaitu 20% sebagai amanat dari UUDNRI tahun 1945.

Sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang manis yang harus diperebutkan tikus dan semut-semut kecil untuk menikmatai kue yang besar ini.

Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematik dan sistemik.

Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil tetapi jika di akumulasi maka akan menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan Negara.

Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal angagran yang dikorup tetapi berdampak langsung terhadap peserta pendidikan karena menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan bahkan pelanggaran HAM karena pendidikan merupakan Hak asasi Manusia (warga Negara).

Tindak korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan dapat di anatomi menjadi beberapa aktivtas yang rawan terjadi korupsi yaitu seperti Pengangkatan jabatan kepala sekolah.

Dan Pengadaan sarana dan prasarana termasuk (seragam, buku, gedung, peralatan, laboratorium) Penggunaan dana BOS Penerimaan siswa baru Undangan untuk memasuki PTN melalui Undangan dan Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS.

Beberapa dari tindak pidana korupsi bidang pendidikan merupakan aktivitas yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini.

Tindak pidana ini terjadi secara berjamaah melibatkan beberapa oknum mulai dari oknum guru, oknum kepala sekolah, dinas pendidikan.

Namun hal seperti yang di alami beberapa sekolah dengan bermacam cara seperti SMP 1 Bireuen, dengan biaya pendaftaran ulang sebesar 400 Ribu untuk biaya yang tak jelas.

Begitu juga dengan jenjang SMA di Kabupaten Bireuen, sampai saat ini masi memumut biaya SPP, dengan bermotif yang berbeda-beda

Dan itu bukan hanya satu SMA, melainkan semua jenjang dari tingkat SMP, SMA.

Seperti pegakuan Kepala Sekolah yang tidak igin namanya disebutkan.

Pengangakatan Kepala Sekolah terutama terjadi di sekolah-sekolah negeri tetapi tidak menurup kemungkinan di sekolah Swasta/ Yayasan.

Pengisian jabatan Kepala Sekolah, sudah menjadi rahasia umum dan kebiasaan bahwa untuk menjadi seorang Kepala Sekolah harus memberikan uang kepada Dinas bahkan kepala daerah di daerah tersebut, bahkan jumlah uang yang disetorkan dari seorang kepala sekolah tiap tingkatannya berfariasi.
(M.Reza)

Subscribe

MEDIA REALITAS