110119 KALI DIBACA

KETUA YARA ACEH Safaruddin SH : Minta Gubernur Aceh Hentikan Proses Seleksi Guru Kontrak dan Honorer.

KETUA YARA ACEH Safaruddin SH : Minta Gubernur Aceh Hentikan Proses Seleksi Guru Kontrak dan Honorer.

BANDA ACEH I MEDIA REALITAS- Ketua Yayasan Advokasi Rakya Aceh, Safaruddin SH, meminta Gubernur Aceh menghentikan proses seleksi guru kontrak dan honorer melalui tes Ujian Kompetensi Guru (UKG). Hal itu disampaikannya melalui pers rilis Senin ( 1/1/2018).

“Kami dapat banyak pengaduan dari para Guru kontrak dan honorer di Aceh yang sudah lama mengabdi. Para guru yang tidak lulus UKG ini nanti mau dibawa kemana? Apakah mereka akan menjadi pengangguran?, Jangan sampai untuk mewujudkan ‘Aceh Caroeng malah jadi Aceh Miskin.

Dia menyebutkan adanya selisih antara klaim data kelebihan guru dibandingkan kebutuhan lapangan yang sebenarnya.

” Menurut data memang sepertinya Aceh sudah kelebihan guru, tapi kalau dilihat kebutuhan di lapangan, masih ada sekolah yang kekurangan gurunya,” sebut Safar.

Safar mengungkapkan, melalui pengakuan salah seorang guru kontrak di Lhokseumawe yang tidak ingin disebut namanya, dan sudah ikut tes di SMK2 Lhokseumawe tanggal (23-24/ 2017), juga sudah mengajar semenjak 2012, saat ini tidak ada kejelasan terhadap guru kontrak yang tidak lulus tes, para guru kontrak ini tidak mendapat kepastian informasi yang jelas pasca tes Ujian Kompetensi Guru yang dilaksanakan Pemprov.

” Berdasarkan data yang kami kutip dari tulisan opini di Serambi Indonesia 31/10, (Menyoal Guru Kontrak di Aceh), jumlah guru yang mengajar di SMA, SMK, dan SLB di Aceh saat ini mencapai 20.667 orang. Dari jumlah itu, 11.389 orang berstatus guru PNS sedangkan sisanya 9.278 orang guru non-PNS, berstatus kontrak/honorer untuk gelombang pertama dan akan ada sekitar tiga ribu lebih lagi untuk gelombang kedua yang totalnya lebih dari dua belas ribu orang guru,” ungkap Safar.

” Menurut data dari salah satu operator Data Pokok Pendidikan salah satu SMA di Lhokseumawe, bahwa total guru yang diterima sejumlah 5115, sedangkan selebihnya ini tidak jelas nasib nya akan dibawa kemana,” imbuhnya.

Menurut Safar, tes UKG ini telah menimbulkan keresahan bagi ribuan guru kontrak dan honorer. Dia mengatakan, seharusnya langkah Gubernur dalam mewujudkan Aceh Caroeng, tidak menimbulkan keresahan dan dampak negatif lain seperti berapa ribu guru yang akan kehilangan pekerjaannya, dan berapa keluarga yang akan menderita akibat kebijakan tersebut.

” Untuk itu, kami minta kepada Gubernur untuk menghentikan proses seleksi UKG ini, penataan dunia pendidikan harus memberikan dampak positif baik untuk tenaga pengajar maupun anak didiknya, Gubernur perlu mendengar dulu aspirasi dari para guru dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam dunia pendidikan,” tandasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan sumber data soal kelebihan guru kontrak tersebut diperoleh Pemerintah Aceh

“Hasil investigasi kami di Aceh Timur, yang disebut kelebihan guru sekitar sembilan ratus lebih, ternyata yang lebih hanya 27 orang, ini kami dapat dari hasil pertemuan para kepala sekolah di seluruh Aceh Timur,” terang Safar.

” Ini menjadi hal yang serius perlu disikapi Gubernur, belum lagi di kabupaten/kota lainnya. Data riil itu ada pada kepala sekolah, makanya para kepala sekolah SMA/SMK di Aceh Timur juga kebingungan ketika dikatakan bahwa Aceh Timur kekurangan sembilan ratus lebih guru kontrak dan honorer sehingga para kepala sekolah melakukan pertemuan untuk mencocokan data guru di sekolah masing masing hingga di dapatkan hanya kelebihan 27 orang saja,” ungkapnya.

” Para Kepala Sekolah pun saat ini terbeban secara moral kepada guru honorer/kontrak yang sudah belasan tahun mengabdi, bahkan ada sekolah yang pada awal didirikan, merekalah yang menjadi pelopor dan dimintai untuk mengajar, jika saat ini mereka harus diberhentikan, bagaimana rasanya, tentu sangat miris,” kata Safar.

Safar meminta Guberbur Aceh mengembalikan persoalan tersebut ke daerah masing – masing untuk menghapus keresahan dibenak para guru.

” Kami meminta Gubernur mengembalikan masalah guru ini ke Kabupaten/kota masing masing. Sebab baru setahun gajinyanya dibayar pemerintah provinsi, sudah menimbulkan keresahan yang luas bagi ribuan guru di Aceh. Dan selama pembayaran gaji diambil alih pemerintah provinsi, banyak guru yang tidak nyaman, bahkan banyak yang merasa dipersulit dalam birokrasi. Jangan sampai karena ingin membayar gaji sesuai dengan UMP, malah melahirkan banyak pengangguran, bek lagee buya tamphue, lheh kap han ek hue”, sebelum terlambat kami minta proses ini dihentikan,” tegas Safar. (M.Nazar)

Subscribe

MEDIA REALITAS