Ketua Pengadilan Negeri Langsa Di Laporkan Ke Komisi Yudisial Dan Makamah Agung - MEDIA REALITAS

34619 KALI DIBACA

Ketua Pengadilan Negeri Langsa Di Laporkan Ke Komisi Yudisial Dan Makamah Agung

Ketua Pengadilan Negeri Langsa Di Laporkan Ke Komisi Yudisial Dan Makamah Agung

Langsa I Realitas – Kuasa Hukum, Misran Purnawati SH, akan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Langsa ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait eksekusi paksa milik PT Angkasa Biru Beutari pada 06 November 2018 lalu.

Gugatan tersebut berdasarkan dugaan adanya permainan atas eksekusi lahan SPBU milik PT Angkasa Biru Beutari di Jalan Medan-Banda Aceh, Dusun Pantoen, Gampong Bukit Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Aceh.

Direktur PT Angkasa Biru Beutari, Arif Taufan didampingi Kuasa Hukum kepada Media Realitas, Kamis (08/11/2018) menyebutkan, pelelangan yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kuala Simpang masih dalam gugatan perdata dan masih dalam proses banding di PN Kuala Simpang sesuai risalah pernyataan permohonan banding nomor 6/BD/Pdt.G/2018/PN-KSP jo nomor 2/Pdt-G/2018/PN-KSP dan menurutnya belum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut dikatakannya, pemenang lelang bernama Bustami YH merupakan salah satu pemegang saham atau pemodal pada PT Angkasa Biru Beutari sesuai akta nomor 35 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani di hadapan notaris Riza Oktarina SH.

Ia menyebutkan, kedudukan Bustami selaku pemegang saham juga sebagai tereksekusi, sehingga pelelangan yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia melalui perantara KPKNL Lhokseumawe itu telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksana lelang pasal 77 ayat (2) yang menyebutkan, selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelang eksekusi, pihak tereksekusi/debitur/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi peserta lelang.

Selain itu, kata Misra, di dalam objek yang dieksekusi masih terdapat investasi berupa barang pihak ketiga.

Dalam hal itu Pertamina yang masih terikat kontrak dengan PT Angkasa Biru Beutari sampai tahun 2033 sesuai nomor kontrak 45/20 November 2013 dan masih meninggalkan aset berupa 3 unit mesin dispenser pump, 4 unit pompa dorong, 4 unit tangki pendam serta pemipaan yang terpasang di dalam objek yang dieksekusi PN Langsa.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tersebut seharusnya tidak perlu dilaksanakan mengigat SPBU merupakan objek vital, lanjut Misra.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Langsa Dr. Nurnaningsih Amriani, SH, MH melalui Bagian Humas PN Langsa Kurniawan, SH ketika dikonfirmasi Wartawan mengatakan, terkait masalah tersebut pihak PN Langsa telah melakukan tahapan-tahapan, eksekusi itu sudah sesuai dengan aturan, ujarnya.

Meski ada pihak yang melaporkan atau gugatan itu haknya setiap warga negara Indonesia, tutur Kurnian. ( H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS