41619 KALI DIBACA

Ketua Fraksi PA Sebut KIP Aneh

Ketua Fraksi PA Sebut KIP Aneh

Banda Aceh I Media Realitas – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, merasa aneh dengan pernyataan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, yang menyebut KIP tak berwenang menggungat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, menurut Iskandar, KIP memiliki rasional hukum bertindak dan memenuhi unsur sebagai subyektum litis (pihak yang bersengketa).

“KIP ini kan penyelenggara pemilu. Dalam perspektif hukum acara pengujian undang-undang, KIP paling rasional hukum dan memenuhi unsur (untuk menggugat), karena KIP yang langsung mengalami kerugian konstitisional akibat dikeluarkannya UU pemilu yang membatalkan pasal 57 dan pasal 60 ayat (1),(2)dan ayat (4) UUPA,” kata Iskandar kepada wartawan, Minggu (10/9).

Selain itu, KIP Aceh juga lahir dari rahim UUPA. Oleh karena itu, KIP seharusnya ikut berdiri tegak memperjuangkan UUPA, bukan sebaliknya malah mencari posisi aman. “Sadar atau tidak mereka, bahwa KIP dan jumlah komisionernya itu tujuh orang lahir dari rahim UUPA,” pungkas Iskandar.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan bahwa KIP tidak berwenang menggugat UU Pemiluakibat polemik pencabutan dua pasal UUPA. KIP juga disebut bukan penafsir undang-undang dan memiliki kode etik sendiri yang hirarki dengan KPU Pusat.

Iskandar mengaku tak mau ambil pusing jika memang KIP tak mau menggugat. Ia paham, bahwa dalam konteks memperjuangkan UUPA, tidak semua orang akan berdiri tegak, apalagi jika orang-orang tersebut tidak memiliki interes pribadi keacehan.

“Hanya yang memiliki jiwa keacehan yang dengan suka rela mau berdiri tegak memperjuangkan regulasi yang lahir akibat konsensus perang yang berdarah-darah ini,” tegasnya.

Menurut Iskandar, KIP tidak bersedia menggugat UU Pemilu ke MK karena takut bersinggungan dengan KPU pusat. Apalagi ke depan mungkin ada para komisioner dari Aceh yang akan mendaftarkan diri menjadi calon komisoner KPU pusat.

“Tapi sekali lagi, ini kepentingan Aceh. Dengan berkurangnya komisioner di tingkat provinsi menjadi lima dari tujuh orang, apakah secara kelembagaan tidak rugi? Masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana komitmen keacehan dari lembaga yang lahir dari rahim UUPA ini,” ujar Iskandar.

Dia sepakat dengan pernyataan Ridwan Hadi bahwa KIP bukan penafsir undang-undang. Namun sambung Iskandar, KIPsemestinya membangun sebuah sikap untuk mengembalikan kerugian konstitusionalnya.

Terkait saran agar melakukan legislative review dari pada judicial review, Iskandar menjelaskan, judicial review prosesnya lebih mudah dan cepat, dan bisa diuji per isu (masalah) yang terdapat dalam ayat, pasal, dan bab UU itu sendiri. Sedangkan legislative review mesti dilakukan melalui proses legislasi oleh DPR RI dan Presiden.

“Ini (legislative review) butuh waktu lama, tidak mudah, dan sangat politis. Bisa-bisa jika langkah ini ditempuh, maka semua pasal dalam UUPA dipreteli,” demikian Iskandar.(red)

Subscribe

MEDIA REALITAS