47519 KALI DIBACA

Kasus Siswa Siluman akan Digiring ke Ranah Hukum

Kasus Siswa Siluman akan Digiring ke Ranah Hukum
Buntut Temuan Siswa Siluman di SMA N 3 dan 4 Medan
 
Medan | mediarealitas
Hasil temuan inpeksi mendadak (sidak) Komisi B DPRD Medan terkait adanya siswa siluman di SMAN 3 dan SMA N 4 Medan tampaknya berbuntut panjang. Bahkan, sejumlah anggota dewan di komisi B disinyalir pecah kongsi (pekong) dan perang saraf. Dewan menuding pihak sekolah melakukan manipulasi data dan akan digiring ke ranah hukum.
 
Ketua Komisi B DPRD Medan H Irsal Fikri kepada wartawan, Rabu (2/9) mengatakan, pihaknya akan komid melanjutkan hasil temuan sidak ke ranah hukum. Dijelaskan Fikri, hasil sidak, Selasa (1/9) lalu, mereka menemukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran.
 
Ditambahkan, seperti jumlah siswa di SMA N 3 dan 4 Medan yang terbukti melebihi daya tampung. Jumlah siswa yang diterima melebihi jumlah siswa yang diumumkan sebelumnya. Terbukti di dua sekolah favorit tersebut, jumlah lokal bertambah masing masing dua kelas. Begitu juga jumlah siswa rombongan belajar (rombel) dalam 1 kelas sesuai aturan hanya 40 orang, ternyata di sekoah tersebut mencapai 45 orang per rombel.       
 
Atas dasar itu pula, dengan tegas Irsal Fikri mengatakan, komisi B DPRD Medan akan melakukan rapat internal membahas hasil temuan tersebut. Disebutkan, terkait penyimpangan dimaksud, Drs Marasutan akan direkomendasikan copot dari Kadis Pendidikan Kota Medan. Selain itu, Komisi B mendesak aparat hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar Rp 1, 2 Miliar APBD Pemko Medan 2015.
 
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Medan Beston Sinaga yang juga ikut sidak, mengaku hasil temuan banyak kejanggalan. Beston berharap, hasil temuan itu supaya ada tindaklanjutnya, melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk  penyelesaian mencari solusi terbaik. Namun kata Beston, penyelesaian masalah jangan sampai mengganggu fisikologis dan mengorbankan siswa seperti mempermalukan anak.
 
“Untuk saat ini, seluruh siswa yang diterima kendati jalur yang berbeda harus mendapat fasilitas dan hak yang sama. Pihak sekolah juga diminta supaya jujur terkait masalah siswa di sekolahnya agar dapat dicari solisu,” ujar Beston.
 
Dikatakan Beston, sangat menyayangkan sistem PPDB di Kota Medan yang terkesan carut marut. Persoalan ini diharapkan dapat dijadikan bahan intropeksi semua pihak. Sehingga ke depan sisitem PPDB dapat lebih baik demi meningkatkan mutu pendidikan di kota Medan.
 
Beda halnya dengan anggota Komisi B DPRD Medan, Mulia Asri Rambe (Bayek) mengharapkan persoalan tersebut diselesaikan lewat persuasif kepada pemangku kebijakan di Pemko Medan. “Jangan karena ada kesilapan terus siswa jadi korban,” terang Bayek.
 
Disampaikan Bayek, terkait masalah tersebut diharapkan pihak sekolah da  Dinas Pendidikan serta petinggi Pemko Medan supaya segera duduk bersama. “Tentu ada penyelesaian dengan cara yang bijaksana. Tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan kekerasan,” cetus politisi Golkar ini.(LR)

 

Subscribe

MEDIA REALITAS