116019 KALI DIBACA

Kajati & Polda Aceh Secepatnya Usut Pengadaan Tanah Pemda Agara

Kajati & Polda Aceh Secepatnya Usut Pengadaan Tanah Pemda Agara

Kutacane Aceh | Media Realitas -Diminta kepada Kejaksaan tinggi Aceh dan Polda Aceh agar secepatnya mengusut tuntas kasus pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2014-2017 yang jumlahnya puluhan milyar rupiah. Besarnya anggaran pengadaan tanah tersebut diduga telah terjadi mark-up anggaran pembelian tanah dilakukan oleh pemerintah Daerah pada tahun 2014.

Adapun lokasi pengadaan tanah pada tahun 2014 antara lain.
1. pengadaan tanah perumahan Rp.2.871.377.640.
2.pengadaan tanah pendidikan Rp.746.487.000.
3.pengadaan tanah jalan Rp.534.576.000.
4.pengadaan tanah sarana pendidikan Rp.389.696.000.
5.pengadaan tanah sarana umum hiburan rakyat Rp.246.800.000
6.pengadaan tanah kantor Rp.409.239.760.
7.pengadaan tanah Rp.257.000.000
8.pengadaan tanah stadion olah raga Rp.499.463.238.
9.pengadaan tanah puskesmas Rp.295.811.238.
10.pengadaan tanah sarana umum pembuangan air sampah Rp.248.417.400.

Kemudian tahun 2015 pengadaan tanah sebesar Rp.26.186.720.332. di alokasikan untuk,
1.pengadaan tanah sarana umum pasar Rp.14.940.958.000.
2.pengadaan tanah kantor Rp.5.624.159.000.
3.pengadaan tanah sarana kesehatan Rp.1.378.464.000.
4.pengadaan tanah perikanan Rp.1.299.292.500.
5.pengadaan tanah pariwisata Rp.355.750.000.
6.pengadaan sarana pembuangan akhir sampah Rp.350.296.000.
7.pengadaan tanah sarana stadion olah raga Rp.999.737.832.
8.pengadaan tanah perumahan Rp.646.775.000.
9.pengadaan tanah sarana umum taman Rp.275.835.000.
10.penimbunan lahan untuk sekolah Rp.315.453.000.

Hal yang senada disebutkan ketua Lembaga pengembangan potensi intelektual muda Aceh Tenggara (LSM-LP2iM) M.Sopian Desky.SH kepada media realitas pada Senin (15/1), dikediamnya Desa Mbarung Kecamatan Babussalam menyatakan. kita minta kepada Polda dan Kajati Aceh untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap dugaan penyimpangan proyek pengadaan tanah Pemkab Agara tahun 2014-2017 dengan pagu anggaran mencapai 50 milyar,

Sembari diutarakanya, Pptk adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai tim pengadaan tanah, sesuai dengan uu no.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum, pasal 27 ayat 2 poin b,c,d.pasal 32,37,40 dan Peppres no.148 dan 30 tahun 2015 tentang penyelenggara pengadaan tanah dan rujukan teknis SPI 306 tentang petunjuk teknis penilaian terhadap pengadaan tanah.

Berdasarkan investigasi LSM LP2iM untuk pngadaan tanah sarana umum pasar pajak pagi desa lawe rutung Kecamatan Lawe Bulan tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.940.958.000. dengan luas tanah yg dibeli 19.977 Meter per segi dengan harga permeter segi adalah sebesar Rp.700.000 dengan sistim pembayaran melalui pia rekening Bank masing2 pemilik tanah namun diduga sebahagian pemilik tanah atau pihak penjual tanah hanya menerima harga Rp.350.000 per meter segi hanya 50 persen harga yang dibayarkan, hal tersebut sangat jelas adanya permainan harga oleh pihak tim pengadaan tanah sekretariat kabupaten Aceh Tenggara melalui kabag umum dan pptk kegiatan proyek.

pengadaan tanah lapangan bola Desa Tanjung Kecamatan Darul Hasanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bappeda, gudang parmasi, lapkes,dan pengadaan tanah pembangunan spam ikk lawe sikap notabene adalah tanah milik mantan Bupati Aceh Tenggara Hasanudin dan termasuk beberapa titik lokasi pengadaan tanah adalah milik sekdakab Gani suhud
kabag umum sukri.se/ mantan dan kelana sebagai pptk harus bertangung jawab atas dugaan penyimpangan pembelian tanah yg merugikan keuangan Negara.

Bahwa pihak terkait diduga melanggar uu 28 tahun 1999 tentang pemerintah yang bersih dan bebas dari kurupsi kolusi nepotisme dan uu no 31 tahun 1999 perubahan no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 1 ayat 1.2 dan 3.

Seraya mengatakan, kalau memang Kapolda dan Kajati Aceh tak mampu mengukap kasus ini, maka kita minta kepada Bapak kapolri dan Kajagung agar mengambil alih kasus pengadaan tanah pemda Agara ini tegas M.Sopian Desky.

Sementara itu PPTK pengadaan tanah Kelana tidak dapat dijumpai dikantornya dan begitu juga dihubunggi via hp tidak menjawab, hingga berita ini turun PPTK belum memberikan keterangan (sumardi).

Subscribe

MEDIA REALITAS