52619 KALI DIBACA

Jaringan Irigasi Jambo Reuhat terhambat Akibat Pembebasan lahan Belum Tuntas

Jaringan Irigasi Jambo Reuhat terhambat Akibat Pembebasan lahan Belum Tuntas

example banner

 

Aceh Timur I Realitas – Pembangunan Suplesi D.I jaringan irigasi Jambo Reuhat yang dikerjakan oleh PT. Indah Lestari Langsa tersandung dengan Lahan masyarakat yang sampai saat ini belum dibebaskan.

 “Seharusnya ini tidak boleh terjadi didalam sebuah Pembangunan Proyek,” tegas Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin FPRM Nasrudin kepada wartawan Kamis (20/9/2018).

Saluran Suplesi Bendungan D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Otsus) dengan  Pagu Anggaran Rp 7.000.000.000 dimenangkan oleh PT. Langsa Indah Lestari yang beralamat  Jln. T. Chik Di Tunong No. 95 Gp. Jawa Kecamatan Langsa kota-Kota Langsa.

Ia menambahkan bahwa, “Seharusnya pemerintah dalam hal ini menurunkan Tim KJPP tentang penilaian tanah, dan sudah diatur berdasarkan  undang-undang No 2 Tahun  2012 tentang  jasa penilaian pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum,” kata Nasrudin.

Sangat  jelas  bahwa, jasa  penilaian  pengadaan tanah untuk umum adalah  kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang terlibat, sedangkan pengertian umumnya, kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Maka dalam hal ini,  ketua FPRM Nasrudin meminta kepada  pemerintah  untuk  melakukan  jasa penilaian tanah, dalam kepentingan umum ini, diperlukan lembaga penilai pertanahan yang mempunyai lisensi BPN dan diakui oleh menteri keuangan Negara.

“Seharusnya Pemerintah Provinsi melakukan sterilisasi lahan warga terlebih dahulu sebelum mengerjakan proyek, namun ini tidak, sehingga terjadi sengketa dengan pemilik tanah yang hingga saat ini masih tawar menawar,” ujarnya.

“Saluran irigasi tidak dapat dibangun sekitar 185 meter panjangnya, ini menjadi salah satu tanda tanya? kok bisa dibangun sebuah proyek yang belum matang secara teknis,” tanya Nasruddin.

Untuk saat ini, proyek tidak dapat dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal karena terbentur dengan lahan milik masyarakat.

Hal ini, dibenarkan oleh salah satu pemilik lahan Areal masyarakat Gampong Jambo Reuhat oleh tgk Abdullah usman (64) dikarenakan biaya pembebasan lahan tidak sesuai dengan standar.

“Tanah dekat dengan jalan dan juga lahan tanaman sawit berusia 8 tahun, rencananya akan saya aktifkan lagi maka kalau lahan saya tidak sesuai, tidak bisa saya berikan,” tegas tgk Abdullah.

Saat dikonfirmasi PPTK Provinsi Aceh Pak Muna melaui telfon seluler, ia membenarkan bahwa lahan tersebut memang belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi dan kita sudah bermusyawarah rencananya pada tahun 2019 nanti akan segera diselesaikan,” ujar Muna.(Hasbi Abubakar/Feri)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS