200819 KALI DIBACA

LKPK Kota Langsa : Kasus Korupsi di Aceh Tahun 2017 Meningkat

LKPK Kota Langsa : Kasus Korupsi di Aceh Tahun 2017 Meningkat

LANGSA ACEH I MEDIA REALITAS –  Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (LKPK) Kota Langsa, meningkatnya kasus korupsi di Aceh terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai 67 kasus.

Sekjen LKPK Langsa, Ns.Ridwan, S.Kep yang disampaikan oleh Kabiro Hukum, Zulfahriza, SH. Bahwa praktik korupsi di Aceh terus meningkat mengalami kenaikan sampai tahun 2017.

“Berdasarkan analisis data dilihat pada situs resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh, terhadap perkara tipikor, statistik perkara tahun 2015 berjumlah 2 Kasus, di  tahun 2016 naik menjadi  51 dan drastis meningkat di tahun 2017 berjumlah 67 kasus,  Ujar Farid Kepada Media Realiatas Jumat, (5/1/2018).

Farid  lebih lanjut menjelaskan, Semua perkara tersebut diterima dari seluruh kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota di Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh terang Kabiro Hukum LSM LKPK Kota Langsa.

“Sebagian perkara tersebut juga belum selesai atau belum memiliki kekuatan hukum tetap akan tetapi sebagian sedang bergulir. Terangnya.

Menurut Kajian LKPK bidang Hukum, Dalam hal ini bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya sangat jauh meningkat”ujar nya.

Farid Megaskan,  Keseriusan penegak hukum juga dibutuhkan dan harus bersikap tegas profesional agar menghindari praktik korupsi di tahun 2018.

“Serta mengingatkan, Pemerintah Aceh juga perlu berhati-hati dalam menentukan dan mempercayakan jabatan bagi penyelenggara pemerintah”tuturnya.

“Dalam mengrekrut jabatan harus di lakukan penguatan berdasarkan aturan lelang jabatan secara selektif.

Farid menambahkan, Mengharapkan peran masyarakat dalam hal ini juga patut di respon dengan positif oleh penegak hukum dan pemerintah, dan  itu jelas di atur pada UU No. 31 tahun 1999 Pasal  41, masyarakat dan komponennya berhak melapor,  mengawasi, dan menginformasikan apabila terjadi praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme”ungkapnya

“Dan ini juga perlu adanya kerja sama , Kemitraan lembaga penegak hukum, Pemerintah terutama dalam hal ini LKPK,khususnya langsa.

Kabiro Hukum LKPK menjelaskan terkait dasar hukum dan status kelembagaan Ini, bahwa Lembaga ini telah resmi terdaftar di Kemenpolhukam RI, No.C-65.HT.03.01.TH.2005/05 AHU. 006.623.AH.01.07.Tahun 2016 dan diketuai di pusat oleh M. Firdaus Wibowo, SH dan SekJen Mayjend (purn) Moch Slamet”Jelasnya.

Farid, mengungkapkan bahwa pranfungsi Lembaga LKPK tersebut akan mengawasi pergerakan koruptor bersumber dari anggaran , APBN, APBD, APBK. Khususnya di kota langsa, Saat di konfirmasikan Wali Kota Langsa, Usman Abdullah,SE, terkait Keberadan LKPK di Kota Langsa bahwa di sambut baik.

“Beliau berharap LSM LKPK, dapat bekerja dengan hati dan penuh keikhlasan dan jangan sampai terjadi kemunafikan, Maka dari itu LKPK Kota Langsa, akan terus berkordinasi dengan penegak hukum yang ada di langsa dan SKPK lainnya”ungkap Wali Kota Langsa.(M.NAZAR)

Subscribe

MEDIA REALITAS