74219 KALI DIBACA

FERARI Maju Sebagai Pihak Terkait Terhadap Permohonan Wadah Tunggal Advokad Di MK

FERARI Maju Sebagai Pihak Terkait Terhadap Permohonan Wadah Tunggal Advokad Di MK

Jakarta I Realitas – Sebagai Organisasi Advokat Profesional dan Religius, Federasi Advokat Indonesia (FERARI) akan masuk Pihak Terkait terhadap permohonan ketentuan wadah tunggal organisasi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang kembali dipersoalkan oleh sejumlah advokat ke Mahkamah Konstitisi (MK).

Ketua FERARI DR (Yuris) DR (MP) H. Teguh Samudera, SH, MH yang turut didampingi Sekretaris DPP Kores Tambunan, SH, MH dan Dewan Kehormatan DPP DR. H. Suhardi menjelaskan bahwa FERARI sangat tidak sependapat dengan alasan Permohonan terkait wadah tunggal dan terkesan pemohon menghendaki MK menetapkan wadah tunggal Organisasi Advokat bernama PERADI.

FERARI mempunyai alasan tersendiri masuk sebagai pihak terkait dimana yang apa yang dimohonkan oleh Pemohon dengan mengklaim wadah tunggal Advokat adalah PERADI ini bisa menciderai Hak Konstitusional Warga Negara (baik Advokat maupun calon Advokat) untuk menjalankan profesinya sebagai mana Hak Asasi yang diatur dalam UU Negera Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut Teguh Samudera mengatakan walaupun FERARI merupakan organisasi yang masih baru tetapi saat ini telah memiliki pengurus daerah hampir diseluruh Provinsi di Indonesia dan FERARI akan masuk sebagai Pihak Terkait untuk melindungi dan mepertahankan hak konstitusinalnya sebagai organisasi Advokat apalagi visi dan misi FERARI sebagai wadah para advokat pengawal konstitusi, Penjaga Pancasila, NKRI, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Bhineka Tunggal Ika serta anggota Advokat FERARI yang bercirikan Profesional dan Religius.

Dalam beberapa hari kedepan FERARI akan mendaftarkan diri sebagai pihak terkait di MK apalagi saat ini sudah banyak pengurus dan anggota FERARI dari berbagai daerah mengajukan diri untuk menjadi prinsipal sebagai pihak terkait dikarenakan alasan pemohon menghendaki MK menetapkan wadah tunggal Organisasi Advokat bernama PERADI dipandang sejak terbentuknya telah cacat Yuridis dan melanggar Konstitusi, Ujar Teguh Samudera.

Teguh Samudera juga berpendapat, secara Historis, Sosiologis, Yuridis maupun asas manfaat, Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 073/KMA/HK.01/XI/2015 tertanggal 25 September 2015, yang dengan tegas menyatakan semua organisasi Advokat berwenang mengajukan penyumpahan advokat kepada ketua pengadilan tinggi adalah sudah tepat dan ini sudah sejalan dengan putusan MK sebelumnya.

Harusnya yang paling penting saat ini bagaimana bisa meningkatkan kualitas profesi Advokat Indonesia agar dalam menjalakan profesi itu profesional dan taat pada kode etika sehingga terhindari, Advokat terciduk OTT KPK karena menyuap, bukan hanya disibukkan dengan sikap egosentris dan mau enaknya sendiri dengan meributkan serta mau memonopoli wadah tunggal untuk melanggengkan kekuasaan yang tidak profeosional dan cenderung merugikan hak konstitusional para Advokat dan calon Advokat dimasa mendatang. ( H A Muthallib )

Subscribe

MEDIA REALITAS