80819 KALI DIBACA

Empat Kesalahan Penambahan Pagu Pos Anggaran Belanja Langsung Anggota Meminta Menon Aktifkan Yuluhardin dari Pimpinan DPRK Aceh Singkil

Empat Kesalahan  Penambahan Pagu  Pos Anggaran Belanja Langsung Anggota Meminta Menon Aktifkan Yuluhardin dari Pimpinan DPRK Aceh Singkil
Frida Siska Sihobing membacakan surat mosi tidak perya kepada salah serang Pimpinan DPRK. Aceh Singkil didampinggi H. Meiraya, SH. dan Lesdin Tumangger.(Media Relitas/Rostani).

example banner

Aceh Singkil I Media Realitas – 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil akan menyampaikan surat mosi tidak percaya dan meminta  Pimpipinan DPRK Aceh Singkil  menon aktifkaan Yulihadin Pimpinan (Wakil Ketua DPRK. Singkil).

Mosi tidak percaya 15 dari 25 anggota DPRK. Aceh Singkil kepada Pimpinanan Dewan mereka menilai Yulihardin telah melakukan  4 kesalahan adanya penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- pada Pos Anggran Belanja Langsung sub Belanja rapat-rapat kordinasi luar daerah mata perjalanan dinas Pimpinan DPRK.

Hal itu disampaikan Anggota DPRK. Aceh Singkil  Frida Siska Sihobing, S.TP. asal partai PKB, didamping H. Mairaya, SH. asal Partai PKPI, dan Lesdin Tumangger asal Partai Golkar. Selasa (5-12-2017) diruangan kerja Sekwan pada keterangan Pers. Mengatakan.

Setelah DPRK dan Pemda melalui proses penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBK 2017, pada bulan nopember lalu kemudian dilakukan pembahasan di komisi-komisi pada RKA SKPK dan dilakukan perbaikan tehadap hasil pembahasan  di komisi-komisi DPRK terutama pada RKA SKPK sekretaris Dewan kami melihat ada ketidak sesuaian pagu anggaran yang dibahas di komisi I dengan hasil akhir yang sudah di imput  oleh sekwan , kami melihat ada penambahan pagu sebesar Rp 42.000.000,- pada pos anggaran Belanja Langsung sub belanja rapat-rapat kordinasi luar daerah mata rekning perjalanan dinas pimpinan DPRK.

Selanjutnya kami melakukan investigasi terhadap  sumber angaraan tersebut. Dan diketahui ternyata anggaraan tersebut ditambaah setelah pembahasan komisi 1 kami juga lakukan interviue dengan sekwan dan seluruh staf yang terlibat ternyata penambahan anggaraan tersebut atas naama sdr. Yulihardin untuk dimasukan dalam RKA sekwan  paada pos SPPD Pimpinan oleh karna itu. Komisi 1 membicarakan hal ini dengan komosi-komisi lain farasi- fraaksi sehingga kami menyimpulkan bahwa, Kata Firida Siska,
1. Sdr. Yulihardin telah melanggar tata tertib DPRK tentang proses mekanisme pembahasan APBK

2.Sdr. Yulihardi telah  dengan menyalah gunakan kewenangan sebagai pimpinan DPRK dengan memasukan anggaran tanapa diketahui badan anggaran , komosi I. Bahkan telah melakukan pergesaran pagu tanpa persetujuan bersama dengan Bupati,  sementara KUA dan PPAS sudah diteken bersama sebelum pembahasan  RKA SKPK di Komisi.

3. Sdr. Yulihardi telah melanggar mekanisme penggaran yang diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006 beserta aturannya.

4. Sdr. Yulihardin telah memanfaatkan jabatanya untuk kepentingan peribadinya
Berdasarkan hal diatas kami  yang menanda tangani berkas ini  meminta pada pimpinagar menon aktifkan sdr. Yulihardin dan meminta dilakukan proses invsetigasi lebih mendaalam sehingga perbuatan ini tidak dilakukan oleh pimpinan dan aggota DPRK yang lain. Tutup Firida Siska Sihombing.(R.tan)

Subscribe

MEDIA REALITAS