61619 KALI DIBACA

DPRK Jaring Pendapat Dibalik Pro Dan Kontra Izin AMDK Ie Dikila

DPRK Jaring Pendapat Dibalik Pro Dan Kontra Izin AMDK Ie Dikila
Ketua DPRK Abdya Zaman Akli memimpin audiensi dengar pendapat antara Masyarakat dan Perusahaan AMDK Ie Dikila di Ruang Rapat Gedung DPRK Abdya, Jum’at (18/5/2018).

Blangpidie | Realitas – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menjaring pendapat dari pihak perusahaan dan masyarakat Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie yang terjadi pro dan kontra terkait perpanjangan izin produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Ie Dikila dibawah naungan CV Sumber Baru Jadi.

Kedua belah pihak tersebut, dipertamukan dalam audiensi mencari solusi di Ruang Rapat Gedung DPRK Abdya yang dipimpin lansung Ketua DPRK Abdya Zaman Akli dan sejumlah anggota DPRK lainnya, Jum’at (18/5/2018) siang.

Muhammad Rizal, selaku koordinator pekerja dan juga bidang administrasi pada perusahaan AMDK Ie Dikila, meminta solusi dari pihak DPRK.

Pasalnya, sejak tanggal 7 Maret 2018 lalu, aktifitas produksi AMDK Ie Dikila telah dihentikan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Transmigrasi (DPTSP dan Nakertrans) Abdya.

Dalam forum audensi itu, Rizal juga meminta kejelasan dari aparatur Desa Kuta Tinggi, tentang dasar apa, sehingga produksi AMDK Ie Dikila dihentikan.

Bahkan, Rizal mengaku sudah memenuhi segala permintaan masyarakat atas komitmen yang telah disepakati bersama.

“Selaku perwakilan dari pekerja, saya meminta kejelasan.

Kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka akan ada puluhan masyarakat kehilangan mata pencarian,” ungkap Rizal didampingi sejumlah pekerja AMDK Ie Dikila yang didominasi warga Desa Kuta Tinggi.

Disamping itu, Rizal sangat menyayangkan apabila izin AMDK Ie Dikila ini dihentikan.

Pasalnya, akan ada belasan ibu-ibu menjadi pengangguran sehingga tidak tau harus bekerja dimana lagi.

“Kami sangat berharap, kalau izin AMDK Ie Dikila bisa diperpanjang kembali,” harapnya.

Sementara itu, Eka mewakili masyarakat Kuta Tinggi, mengatakan, kalau masyarakat bukan bermasalah dengan para pekerja atau karyawan, justru dengan pihak perusahaan AMDK Ie Dikila yang telah mengabaikan permintaan masyarakat.

“Pihak perusahaan tidak mau hadir ketika masyarakat Desa Kuta Tinggi meminta untuk bermusyawarah, bahkan pihak perusahaan terkesan mengabaikan permintaan masyarakat tersebut,” ungkapnya didampingi puluhan masyarakat Kuta Tinggi dan aparatur desa yang hadir dalam forum tersebut.

Eka menegaskan, bahwa dalam audiensi ini tidak ada solusi apapun dari pihaknya.

Masyarakat tetap bersikukuh kalau izin produksi AMDK Ie Dikila harus dihentikan.

“Kami (masyarakat) perintahkan kepala desa agar tidak menandatangani izin perusahaan AMDK Ie Dikila.

Kalau itu dilakukan, maka kepala desa terpaksa kami turunkan,” ungkapnya dengan lantang.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Zaman Akli, meminta kepada masyarakat dan juga pihak perusahaan serta pekerja untuk tetap tenang sampai hasil rekomendasi dikeluarkan.

Dimana, rekomendasi dari DPRK akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya sehingga masalah AMDK Ie Dikila tidak berlarut-larut.

“Setelah mendengar pendapat dari kedua belah pihak, kami dalam waktu dekat akan membuat sebuah rekomendasi untuk diberika kepada Pemkab Abdya.

Kami berharap kepada kedua belah pihak harus siap menerima apapun keputusan itu. Yang jelas kami sebagai anggota dewan tetap mencari solusi seadil-adilnya,” demikian tutup Akli. (Syahrizal)

Subscribe

MEDIA REALITAS