81519 KALI DIBACA

DPRD Medan Sahkan Perda TKA  

DPRD Medan Sahkan Perda TKA  
Perda TKA Diharapkan Menjadi Proteksi Tenaga Kerja Lokal
 
Medan | mediarealitas
Kehadiran Perda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) diharapkan dapat memproteksi tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang akan membanjiri kota Medan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebab menghadapi MEA bukan saja persaingan produk tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Hal ini disampaikan Fraksi Persatuan Nasional (Panas) DPRD Medan melalui juru bicaranya Deni Maulana Lubis (Nasdem) saat paripurna dewan pendapat akhir fraksi terkait pengesahan Ranperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di gedung dewan, Selasa (26/1). Untuk itu peningkatan kualitas kerja lokal harus ditingkatksan sehingga hasil produk mampu bersaing dengan Negara lain.
 
Deni Maulana Lubis juga menyampaikan, selama ini pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga kerja (Dinsosnaker) Kota Medan terhadap TKA masih lemah sehingga jumlah TKA tidak akurat. Untuk itu, Deni menyarankan agar Dinsosnaker melakukan kordinasi yang baik dengan pihak Keimigrasian.
 
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Rajudin Sagala menyoroti Kepala dinas sosial dan tenaga kerja (Kadinsosnaker) kota Medan, Syarif Armansyah Lubis, dinilai tak becus menjalani tugasnya. Beberapa tahun menjabat, bisa-bisanya Dinsosnaker kota Medan tak memiliki data yang valid tentang jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing (TKA) di kota Medan.
 
Ditambahkan Rajudin, hal tersebut sangat mengecewakan, sebab bagaimana pula SKPD yang mengurusi tenaga kerja tidak memiliki data yang valid dan akurat tentang tenaga kerja khususnya TKA.  Bahkan sebutnya, dalam pembahasan di rapat panitia khusus (Pansus) pun, data yang disajikan berbeda-beda di setiap pembahasan.
 
Dalam hal ini, fraksi PKS sangat menyambut baik wacana pembentukan sekretariat tim  pengawasan TKA yang melibatkan lintas instansi. Seperti Dinsosnaker, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), kantor imigrasi, Kejaksaan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Masyarakat (Kesbangpolimas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Diharapkan, Dinsosnaker harus pro aktif meningkatkan kompetensi angkatan kerja di kota Medan, sehingga bisa bersaing dengan TKA. Jika tidak, lanjut Rajudin, maka jumlah pengangguran di kota Medan akan terus semakin bertambah.

Juga perlu dilakukannya pengawasan dan operasi Yustisi terhadap orang asing di kota Medan, termasuk tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan di kota medan secara rutin dan terkoordinasi. Guna mengantisipasi masuknya orang asing ilegal dan TKA ilegal atau orang asing yang menyalahgunakan visa kunjungannya ke Indonesia.

Disamping itu, fraksi PKS juga sangat menyayangkan adanya Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang membatasi retribusi izin perpanjangan izin mempekerjakan TKA hanya USD 100 per orang per bulan. Ini dinilai menghambat pemerintah daerah (Pemda) memperbesar nilai retribusinya.

Sama halnya dengan Fraksi Demokrat melalui Herry Zulkarnain meminta Dinsosnaker kota Medan melakukan pengawasan dan pengendalian TKA secara tunggal. Sebab, jika dilakukan melalui tim, hasilnya tidak akan optimal. Karena, pelaksanaan di suatu tim biasanya dilakukan secara berkala ataupun temporer, dan cenderung kasuistis.

“Perlu kami ingatkan juga, dari sisi profesionalnya, kehadiran TKA bisa mengalihkan kemammpuannya terhadap  tenaga kerja Indonesia (TKI) pedamping, sehingga nantinya berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi kita. Terlebih dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang membutuhkan SDN berbasis kompetensi ditengah persaingan pasar bebas,”ujar Herry.

Sedangkan Farksi Gerindra melalui juru bicaranya Waginto berharap Ranperda ini tak hanya fokus pada masalah retribusi saja. Ilmu yang dimiliki oleh TKA juga harus ditularkan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal. “Hasil retribusi juga harus dialokasikan untuk peningkatkan kualitas SDM yang ada di kota Medan,”ungkap Waginto.(LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS