43819 KALI DIBACA

Dinilai Terlalu Gemuk, Legislator Sarankan Gubernur Aceh Rampingkan SKPA

Dinilai Terlalu Gemuk, Legislator Sarankan Gubernur Aceh Rampingkan SKPA

example banner

BANDA ACEH I MEDIA REALITAS – Gubernur Provinsi Aceh diminta untuk meninjau kembali keberadaan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA). Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat untuk saat ini Pemerintah Aceh memiliki Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA lebih dari 60 unit terdiri atas dinas, badan, dan lembaga lainnya.

 

“Satuan kerja yang ada sekarang ini terlalu gemuk dan berdampak terhadap pemborosan anggaran, kami menyarankan kepada Gubernur Aceh dapat mempertimbangkan langkah atau strategi merampingkan jumlah satuan kerja dimaksud, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program selain itu juga dapat mengefesiensi anggaran,” ujar anggota DPRA Aceh Hamaluddin T. Muku pada awak media, Jum’at (5/1/18)

 

Disebutkan oleh politisi senior partai Demokrat Aceh ini, Pemerintah yang merupakan induk dari pemerintah daerah seperti Pemerintah Aceh, hanya memiliki kurang dari 40 satuan kerja. Demikian pula terhadap kondisi disejumlah pemerintah provinsi lainnya, satuan kerjanya tidak sebanyak Pemerintah Aceh, terang Jamaluddin

 

Menurutnya, tidak dipungkiri jumlah satuan kerja yang banyak tersebut menyebabkan tidak sedikit program kerja menjadi tumpang tindih.

 

“Seperti misalnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, pengguna anggarannya ada di Dinas Sosial. Begitu juga dengan Badan Reintegrasi, serta majelis pendidikan, dan lainnya, juga ada pengguna anggaran di satuan kerja lainnya,” ungkapnya.

 

Demikian pula dari sisi anggaran, dikatakannya, banyak satuan kerja tersebut menyebabkan pemborosan anggaran. Terutama dalam membayar tunjangan kerja pejabat, baik kepala, kepala bidang, maupun pejabat eselon di bawahnya lagi.

 

“Bayangkan saja, tunjangan seorang kepala dinas mencapai Rp12 juta, kepala bidang Rp8 juta per bulannya. Kalau satuan kerja ini dirampingkan, berapa anggaran yang bisa dihematkan,nya,” kata Jamaluddin T Muku.

 

Menurutnya, perampingan hanya bisa dilakukan dengan merevisi qanun atau peraturan daerah yang mengatur struktur organisasi tata kerja atau SOTK Pemerintah Aceh.

 

Revisi peraturan daerah tersebut harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dan masih ada pemerintah provinsi di Indonesia memedomani peraturan pemerintah tersebut, imbuhnya.(ant/R.21)

Subscribe

MEDIA REALITAS