108219 KALI DIBACA

Diduga Sejumlah Pendamping Desa Di Berbagai Kecamatan Di Aceh Timur Double Job

Diduga Sejumlah Pendamping Desa Di Berbagai Kecamatan Di Aceh Timur Double Job

Aceh Timur | Realitas – Sejumlah Pendamping Desa Di Kabupaten Aceh Timur diduga terindikasi praktik Double Job atau yang disebut ( Rangkap jabatan), berpegang kepada Standar Surat Edaran Nomor 414.25/0757/DPMG, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2018 ternyata tidak begitu mendapatkan tempat di hati sebagian pendamping desa, hal seperti ini dapat dilihat di salah satu Kecamatan di Aceh Timur, yaitu Kecamtan Simpang Ulim, dan Kecamtan lainnya di Aceh Timur.

Padahal surat tersebut jelas ditujukan kepada Para pendamping Professional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (P3MD) dimasing-masing tempat, dan didalam perihal surat tersebut yang langsung menyebutkan larangan berpolitik aktif dan kerja Rangkap (Double job) dan ini merupakan bagian dari kesenjangan sosial yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini, hal ini diungkapkan oleh salah satu mantan PLD yang enggan disebutkan disebutkan namanya kepada media ini Kamis (13/12/2018).

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa banyak masyarakat yang saat ini protes terhadap mereka yang rangkap profesi tersebut, selain menjabat sebagai Pendamping Desa (PD), mereka juga sebagai Sekdes dan hal ini jangan dibiarkan, selain mereka yang merangkap jabatan, juga merugikan keuangan Negara imbuhnya, diantara
Pendamping Desa Yang Rangkap Jabatan:

(MJ)PD Kecamatan, Julok merangkap jabatan Sekretaris Tuha peut di Gampong Nicah Awe (BH) PD Kecamatan Julok Merangkap Jabatan Sebagai Kaur Keuangan Gampong Teupin Mamplam (BZ) PD Kecamatan Nurussalam Merangkap Jabatan Sekdes Gampong Pucok Alue Sa (SZ) PD Kecamatan Simpang Ulim Merangkap Jabatan Kaur Keuangan Gampong Blang.

Protes ini juga hadir dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat maupun masyarakat biasa, yang menyebutkan bahwa secara peraturan Sekdes dan aparatur desa tidak boleh menjadi Pendamping Desa (PD) di suatu desa.

Karenanya itu, mereka harus menanggalkan salah satu jabatannya sesuai dengan (SOP) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.

Dikonfirmasi melalui telfon selulernya terkait dengan maraknya pendamping desa yang Rangkap jabatan di Aceh Timur, Tenaga Ahli (TA) Pendamping Profesional P3MD Kabupaten Aceh Timur Muktar.SE mengatakan kepada media ini bahwa sesuai dengan Aturan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa tidak diperbolehkan rangkap jabatan apalagi terikat dengan instansi lain baik yang bersifat pemerintah maupun swasta terkait dengan laporan dari masyarakat, dalam hal ini pihaknya akan segera menindaklanjuti kepada Pimpinan di Provinsi karena setiap Pendamping Desa tidak diperbolehkan berprofesi dua jabatan, ujarnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Koordinator P3MD PID Provinsi Aceh Zulfahmi Hasan yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan kepada media ini bahwa berdasarkan standarisasi Kementrian Desa jauh hari sebelumnya sudah disampaikan bahwa Pendamping Profesional atau PD tidak boleh melakukan Double Job dan hal ini sudah menjadi standar SOP Kementerian Desa dan apabila memang ada pendamping Desa Kami yang Duoble Job masyarakat segera melaporkan kepada kami demikian ungkapnya Zulfahmi Hasan.(Hasbi Abubakar)

Subscribe

MEDIA REALITAS