40219 KALI DIBACA

Bentuk Pansus Revisi Pajak Parkir Anggota DPRD Medan Ribut

Bentuk Pansus Revisi Pajak Parkir Anggota DPRD Medan Ribut

Medan | mediarealitas

Tahun kedua masa baktinya anggota DPRD Kota Medan sepertinya tidak menunjukan kemajuan yang baik dalam kinerjanya. Hal ini tercermin dari buruknya komunikasi antara anggota DPRD Medan dengan sekretariat DPRD Medan yang berbuntut terjadinya keributan saat pembentukan komposisi Pansus Revisi Pajak Parkir.

Pantauan wartawan, Rapat pembentukan susunan komposisi Pansus Revisi Pajak Parkir yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu yang dilakukan di ruang Rapat Badan Anggaran Selasa ( 10/11) berlangsung lancar, hingga terpilihnya Ketua Pansus Revisi Pajak Parkir Heri Zulkarnain Hutajulu yang merupakan politisi Partai Demokrat berdasarkan musyawarah mufakat.

Heri sendiri dipilih oleh mayoritas perwakilan Fraksi-Fraksi yang hadir diantaranya, PDIP, Golkar, PPP, PAN, Parnas dan Demokrat. Sementara itu, kandidat ketua Pansus lainnya Sahat Simbolon hanya dipilih Gerindra dan PKS. PKS dan Gerindra pun akhirnya setuju dengan terpilihnya Heri Zulkarnain sebagai Ketua Pansus Revisi Pajak Parkir.

Sebelum terpilihnya Heri Zukkarnain  sebagai Ketua Pansus, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli menyampaikan interupsi, mengingatkan Pimpinan Rapat soal adanya protes sejumlah anggota DPRD Medan yang tidak menerima undangan rapat pembentukan komposisi Pansus Revisi Pajak Parkir dan Pansus Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol.

Namun, Pimpinan rapat tidak mengindahkan usulan tersebut dan langsung melanjutkan rapat memilih Wakil Ketua Pansus Revisi Pajak Reklame. Sejumlah perwakilan fraksi-fraksi pun mengajukan sejumlah nama -nama sebagai Wakil Ketua diantaranya Robi Barus dari PDIP, Mulia Asri Rambe dari Golkar, Asmui Lubis dari PKS, Zulkifli Lubis dari PPP, Ahmad Arief dari PAN, dan Maruli Tua Tarigan dari Parnas.

Rapat yang tadinya berlangsung kondusif tiba-tiba menjadi perdebatan sengit. Anggota DPRD Medan yang baru hadir yakni Godfried Effendi Lubis dari fraksi Gerindra dan Hendra DS dari fraksi Hanura menyampaikan protes keras terhadap pimpinan rapat karena rapat yang dilakukan sudah keluar jalur dari tatanan yang biasa ditempuh.

“Untuk apa saya bicara, rapat ini saja saya tidak diundang. Rapat ini tiba-tiba, sampai di sini sudah terbentuk ketua pansus dan pengangkatnya,” tegas Hendra DS.

Hendara mempertanyakan rapat yang diselenggarakan tidak ditempuh oleh adminstrasi yang baik dimana sebelum rapat dilangsungkan harusnya dikeluarkan terlebih dahulu Surat Keputusan (SK) yang mengukuhkan 23 anggota DPRD Medan yang duduk di pansus.

“SK nya saja tidak ada, kami juga tidak mendapat undangan,” tegas Hendra dengan lantang.

Pimpinan Rapat pun sepertinya tak bisa berargumen, dan menyerahkan Seketariat DPRD Medan untuk menjawabnya.

Namun sebelum Seketariat DPRD Medan menjawab, anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis mempertanyakan cara-cara yang ditempuh dalam melaksankan rapat. “Sepertinya rapat ini ditempuh terburu buru, rapat pansus harusnya diawali dengan penerbitan SK, kemudian menyampaikan undangan ke dewan,” jelasnya.

Godfried mengaku kecewa, lantaran administrasi yang seharusnya ditempuh tidak dilaksanakan. “Ini preseden buruk, kita tak mau tatanan yang ada dilanggar seperti ini,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini juga menuding, sekretaiat DPRD Medan tidak melaksanakan mekanisme yang lajim dilakukan seperti surat-menyurat.

“Harusnya kan ada surat menyurat dahulu, kemudian juga bisa dilakukan dengan undangan melalui SMS. Ini tidak ada,” jelasnya.

Akui Terburu Buru

Dalam rapat tersebut Kepala Bagian Risalah Persidangan dan Hukum Sekretariat  DPRD Medan Hj.Halida Hanum, SH mengakui rapat pansus Revisi Pajak Parkir ditempuh dengan terburu buru.

“Saya mengakui kalau Rapat Pansus ini ditempuh dengan terburu buru,” jelasnya.

Namun, perempuan yang akrab disapa Uni ini beralasan, rapat sudah bisa dilakukan karena kèputusan tertinggi ada di Paripurna. “Tapi sebenarnya rapat sudah bisa dilaksanakan karena keputusan tertinggi ada di Paripurna,” jelasnya.

Rapat yang dihadiri 13 Anggota dewan dari 23 anggota dewan yang tergabung di pansus tersebut akhirnya di skors hingga Senin mendatang.

Rapat yang juga mengagendakan pemilihan Komposisi Pansus Retribusi Izin Tempat Minuman Berlkohol akhirnya ditunda setelah mendengar usulan Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli yang sebaiknya di tunda menunggu administrasi yang ditempuh.

“Sebaiknya memang kita tunda pemiliham komposisi Pansus Minol ini,” tegas Nanda yang diamini sejumlah perwakilan fraksi-fraksi.(LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS