50919 KALI DIBACA

Anton: Perda Trafficking jangan Sekedar Pajangan

Anton: Perda Trafficking jangan Sekedar Pajangan
Medan | mediarealitas
 
Fraksi-fraksi di DPRD Medan baru saja memberikan pemandangan umum terkait Ranperda Trafficking. Pada kesempatan itu Fraksi Demokrat DPRD Medan mengingatkan agar Pemko Medan nantinya tidak menjadikan perda Trafficking sekedar pajangan menambah sederetan perda yang ada.
 
Penegasan ini disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Medan Drs Anton Panggabean MSi melalui pandangan fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang Trafficking dalam rapat paripurna dewan, Selasa (6/9). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan anggota dewan lainnya. Juga dihadiri Plt Walikota Medan Drs Randiman Tarigan didampingi Sekda Syaiful Bahri dan sejumlah SKPD Pemko Medan.
 
Ditambahkan Anton Panggabean, pihaknya tidak setuju apabila Ranperda tersebut merupakan plagiat dari perda kota lain. Tapi, hendaknya perda dimaksud harus benar benar didukung semua pihak sehingga dapat terlaksana dengan maksimal. “Kita harapkan jangan sekedar pajangan, tapi harapan kita terlaksana dengan baik dan melibatkan semua komponen masyarakat,” ujar politisi Demokrat ini.
 
Menurut Anton, dalam pembahasan nanti sebelum ditetapkan jadi Perda harus melibatkan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Bahkan, seperti diketahui korban trafficking harus membutuhkan pelayanan integral yakni pelayanan hukum, kesehatan dan tempat penampungan sementara (rumah aman). Terkait itu Pemko Medan didesak harus melakukan persiapan sebelum ditetapkan.
 
Sementara itu Fraksi PDI P DPRD Medan yang disampaikan  Drs Wong Cun Sen mengatakan, dalam Perda Trafficking nantinya harus lebih menekankan upaya pencegahan daripada penanggulangan, sehingga kasus trafficking tidak terjadi lagi ke depannya.
 
Selain itu kata Wong Cun Sen selaku politisi PDI P ini, dalam ranperda perlu ditambah soal pengaturan pihak tertentu yang biasanya melakukan pemalsuan identittas/dokumen. Untuk itu bagi pelaku pemalsuan identitas supaya dihukum pidana seberatberatnya.
 
Sama halnya dengan Fraksi PPP yang dibacakan H Irsal Fikri mengatakan agar Perda nantinya tidak hanya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban saja. Namun Perda harus mengatur tentang langkah langkah prefentif atau pencegahan tindak kekerasan.
 
Irsal juga menuntut upaya konkrit dari Pemko Medan dalam mengawasi tempat tempat terselubung yang memiliki potensi untuk terjadinya kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak di kota Medan. (LR)   

Subscribe

MEDIA REALITAS