60419 KALI DIBACA

Anggota DPRA Ini Minta Setiap Usulan Program Disertai Perencanaan dan DED Agar Tidak Terbentur Aturan

Anggota DPRA Ini Minta Setiap Usulan Program Disertai Perencanaan dan DED Agar Tidak Terbentur Aturan
Zulfadhli A.Md anggota DPR Aceh

example banner

BANDA ACEH | Media Realitas- Anggota DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Zulfadhli A.Md yang sering disapa Abang Samalanga, kepada penulis di sebuah lokasi di Banda Aceh menyatakan, pentingnya setiap usulan program disertai perencanaan dan DED (Detail Engineering Design), agar tidak terbentur aturan, ujarnya.

Dalam pengesahan anggaran pemerintah Aceh, putra Samalanga lulusan politeknik lhokseumawe ini mengaku tidak siap melawan aturan jika harus mensahkan program yang tidak ada perencanaan yang diajukan, apalagi jika bertentangan dengan Qanun Aceh yang ada, kata Zulfadhli

Lebih lanjut dikatakan Anggota DPRA asal pemilihan dapil Bireuen ini, bahwa setiap program yang di usul harus memiliki kesiapan data dukung atau DED, kesiapan lahan, koordinat lokasi dan lain-lain, sebab ini merupakan salah satu hal penting dalam prinsip perencanaan serta penganggaran.

Sekretaris komisi IV yang membidangi infrastruktur ini meminta semua pihak terkait untuk memerhatikan aturan, bila kegiatan atau program yang tidak memiliki data dukung tetap disetujui, maka perlu di persiapkan oleh pemerintah Aceh sebuah ketentuan yang mengikat sebagai landasan hukum bagi penganggaran kegitan tersebut, urai Politisi Partai Aceh ini.

Lebih berat lagi, Seluruh kesiapan tersebut berlaku baik untuk DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) dan dana provinsi, bila tidak disiapkan maka kegiatan tersebut harus wajib digugurkan dan di gantikan dengan kgiatan prioritas lainnya yang sudah memiliki data dukung, jelas Zulfadhli lagi.

Zulfadhli juga menegaskan, Pandangan ini disampaikan di dasari oleh fungsi badgeting yang di laksanakan oleh DPRA dan perintah pasal 16A ayat 1 Qanun nomor 10 tahun 2016 serta prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran tahunan terutama pada tahun 2018 ini.

Selain itu sebagai anggota DPRA, kami diperintah aturan untuk ikut bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksnaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari tambahan dan bagi hasil minyak dan gas bumi dan otsus, pungkasnya.(rza)

Subscribe

MEDIA REALITAS