48619 KALI DIBACA

Ada Dugaan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Penegak Hukum Diminta Usut Aspirasi Dewan Langsa

Ada Dugaan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Penegak Hukum Diminta Usut Aspirasi Dewan Langsa

Langsa I Realitas – Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa sejumlah anggaran daerah yang dilokasikan dalam program aspirasi dewan di DPRK Langsa, karena ada dugaan sementara dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pasalnya, program dana aspirasi anggota DPRK Langsa tahun 2017 terindikasi diperuntukkan hanya kepada kepentingan pribadi dan kelompok saja.

“Kita melihat banyak mata anggaran yang muncul dalam RKA 2017 tidak sesuai dengan KUA-PPAS sebagai acuan pembahasan APBK,” ujar Ketua FPRM Nasruddin kepada sejumlah Wartawan di Langsa, Minggu (6/5/2018).

“Karenanya, Kepolisian, Kejaksaan maupun BPK RI harus segera memeriksa penggunaan anggaran dimaksud.

Nasruddin lebih lanjut menyebutkan dimulai dari alur perencanaan anggaran yang diduga terjadi kesalahan dari mekanisme sistem penggangaran yang berlaku, ujar nya lagi.

Lanjut Nasruddin , lokasi dana aspirasi dewan muncul sejak Musrenbang di lakukan.

Kemudian masuk dalam KUA-PPAS yang dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Namun, hal tersebut tidak terjadi, Secara tiba-tiba sejumlah program aspirasi dewan muncul ketika selesainya pembahasan anggaran dan termaktub dalam RKA dibuku APBK 2017 sebut Masruddin.

“Kita menyayangkan praktik culas dengan pola penganggaran seperti ini. Karenanya, semua komponen diduga terlibat bermain mata atas pola anggaran tersebut,” tegas Nasruddin.

Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa juga dinilai bersekongkol dengan 25 anggota DPRK yang meloloskan program aspirasi 2017, dimana peruntukkannya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan mengatasnamakan rakyat.

“Bappeda sebagai salah satu leading sektor eksekutif diduga punya andil dalam merumuskan lahirnya program aspirasi yang sarat kepentingan tersebut,” ulas dia.

Sebagaimana diketahui, polemik dana aspirasi atau program pembangunan daerah pemilihan mencuat sejak tahun 2015.

Pakar hukum dan Tata Negara Margarito Khamis menjelaskan DPR bukanlah subjek hukum yang dapat mengelola atau menggunakan Keuangan Negara.

Menurutnya, tidak ada satupun hukum yang bisa dirujuk dan dijadikan dasar oleh DPR untuk melakukan hal itu.

Pernyataan Margarito ini berkaitan dengan akan diajukannya dana aspirasi oleh DPR.

“DPR tidak dapat melakukan hal itu karena tidak punya dasar hukum.

Bahkan mereka juga tidak bisa merujuk Undang-Undang (UU) MD3 (MPR, DPR. DPD, DPRD) untuk melakukan itu,” kata dia, seraya menambahkan Karena DPR bukanlah kuasa pengguna anggaran (KPA), tutup Nasruddin.

Sampai saat ini Media Realitas belum mendapatkan keterangan resmi baik dari pihak pimpinan DPRK Kota Langsa maupun dari Anggota DPRK Yang diduga permainan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Media ini sudah beberapa kali mengunjungi DPRK Kota Langsa namun pimpinan Dewan dan anggotanya juga tidak berada di Gedung wakil Rakyat Kota Langsa.

Media ini terus melakukan mencari pihak terkait untuk melakukan konfirmasi menyangkut penggunaan dana di Pemko Langsa. (red)

Subscribe

MEDIA REALITAS