11619 KALI DIBACA

GeRAK Surati Polda Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRK Aceh Tamiang Terpilih Disupervisi

GeRAK Surati Polda Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRK Aceh Tamiang Terpilih Disupervisi
example banner

BANDA ACEH I Realitas – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyurati Kapolda Aceh agar memberikan supervisi (pengawasan) dalam penyelesaian kasus dugaan penggunaan  ijazah palsu yang sedang ditangani Polres Aceh Tamiang.

Dalam kasus ini, pihak yang menjadi terlapor adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang terpilih periode 2019-2024 dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) berinisial SA.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada Serambi, Selasa (6/8/2019) menyampaikan permohonan supervisi itu disampaikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, Senin (5/8/2019).

Dalam surat itu, Askhalani juga memberikan beberapa pertimbangan hukum guna mendukung kerja-kerja Polda Aceh mengungkapkan fakta atas laporan tersebut.

“Berdasarkan laporan masyarakat kepada GeRAK Aceh mengenai penggunaan ijazah palsu tersebut, ditemukan adanya dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terlapor,” katanya.

Dalam perkara ini, kata Askhalani, terlapor diduga menggunakan ijazah palsu tingkat SMP yang dikeluarkan oleh Yayasan Persatuan Guru Taman Siswa Cabang Kisaran Taman Dewasa (SMP) Taman Siswa Kisaran tahun ajaran 1982/1983.

“Hasil kajian dokumen yang disampaikan dapat kami simpulkan adanya dugaan dan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor, khususnya atas penggunaan ijazah palsu tingkat SMP dari yayasan tersebut,” kata Askhalani.

Askhalani menyampaikan, dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah dilaporkan secara resmi ke Polres Aceh Tamiang pada 23 Mei 2019 lalu oleh Edi Surianto, dan diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, Iptu Dimmas Adhit Putranto SIK.

“Perkara ini sudah mendapat atensi dari tim Polres Aceh Tamiang yaitu melakukan penyelidikan atas objek laporan dan termasuk pemeriksaan para pihak atau saksi,” ujarnya.

Askhalani menuturkan, berdasarkan keterangan pelapor serta alat bukti awal diduga memang adanya perbuatan melawan hukum, dibuktikan dari fakta dokumen terkait daftar peserta Ebta SMP tahun 1982 tertanggal 18 November 1982 yang menunjukan adanya 25 pelajar dengan pembagian 15 laki-laki dan 10 perempuan.

“Dari dokumen peserta Ebta itu, terlapor diduga tidak tercatat sebagai peserta ujian tulis Ebta untuk mengikuti ujian akhir tersebut,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Askhalani, GeRAK Aceh memberikan harapan dan atensi kuat kepada Polda Aceh untuk dapat melakukan pendalaman materi dan mengungkapkan kasus ini hingga selesai. (Tribun/Red)

 

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS