Jakarta I Realitas – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah menjadi pembicaraan. Parlemen sedang mengatur hukum keluarga, di dalamnya ada aturan memperbolehkan poligami demi mengurangi praktek nikah siri.
Aturan ini justru dianggap kurang tepat. Pasalnya, Provinsi Aceh sendiri kesejahteraan masyarakatnya masih kurang. Secara statistik sangat jeblok.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan bahwa tak seharusnya pemerintahan daerah, begitu juga Aceh mengatur sesuatu yang berada di ranah privat.
“Banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daerah daripada sekedar mengatur wilayah privat,” kata Agus kepada detikFinance, Minggu (7/7/2019).
Menurutnya, menikah, baik poligami ataupun tidak itu bukan wilayah publik yang mesti diatur kebijakan publik. Menikah merupakan urusan pribadi masyarakat yang penuh akan privasi.
“Karena menikah itu bukan wilayah publik tapi wilayah privat,” kata Agus.
Agus menyebutkan lebih baik, Aceh lebih fokus mengurus perekonomian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pasalnya, secara statistik, perekonomian Aceh sendiri cukup jeblok.
“Lebih baik, pemerintah daerah mengurus kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada 2018 Aceh hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61%.
Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,1%.
Di antara 10 provinsi di Pulau Sumatera, Aceh malah masuk ke dalam 5 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Sumatera Selatan menjadi provinsi paling maju ekonominya dengan angka pertumbuhan sebesar 6,04%.
Tercatat hingga September 2018 ada 831.500 penduduk yang berada dalam jaring kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan 15,68% dari keseluruhan penduduk di Aceh.
Bahkan, Aceh menjadi provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di Pulau Sumatera. Selisih dengan wilayah lainnya juga cukup jauh, hanya Aceh yang angka kemiskinannya masih dua digit.
Setidaknya, di posisi kedua terdapat Sumatera Utara dengan angka kemiskinan yang hanya 8,94% dan Sumatera Barat di posisi selanjutnya dengan 6,55% penduduk miskin di wilayahnya.(ang/Dtc/Nrl)
