19619 KALI DIBACA

GEMPUR Aceh Utara Desak Plt Gubernur Aceh Segera Cabut Izin PT RPPI

GEMPUR Aceh Utara Desak Plt Gubernur Aceh Segera Cabut Izin PT RPPI
example banner

Aceh Utara I Realitas – Puluhan lembaga OKP, Ormawa, beserta LSM Se-Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe yang telah bergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR) untuk bersama dalam aksi menolak dan mendesak pencabutan izin oleh Plt gubernur Aceh Nova Iriansyah terhadap oprasional PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK -HTI)dengan area kerja seluas 10.384 hektar dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011,serta perubahan SK Nomor522.51/441/2012, Hutan tersebut  berada di Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia,dan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (27/7/19).

Pasalnya menurut kordinator GEMPUR dan juga menjabat sebagai Ketua DPM di Universitas Malikusaleh (Unimal) Muliadi Salidan mengatakan Masyarakat Aceh Utara resah dan khawatir terhadap dampak terjadinya krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase.Karena area izin PT. RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara.

Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah, setidaknya luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha. Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 ha, serta DAS Krueng Mane 8.963 ha. dengan adanya kegiatan oprasional PT.RPPI ini jika terus-menerus di lakukan.

“Hutan Geureudong Pase termasuk ke dalam hutan lindung, Kawasan Ekosistem Leuser berstatus hutan lindung berdasarkan hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 26/2006 dan Peraturan Pemerintah 26/2008, di tambah dengan adanya fakta hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.Dalam Pasal 11, Ayat (2) disebutkan pemberian hak pengusahaan hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.” Kata Musliadi

“Nah Sedangkan PT. RPPI memiliki luas 10.348 hektar, logika hukumnya dimana izin dikeluarkan oleh Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun seharusnya lebih dari 10.000 hektar ke atas izinnya itu di keluarkan oleh menteri.” Lanjutnyanya.

Hal senada juga di sampaikan Oleh Muhammad Fadli selaku ketua Advokasi dan Kajian pada aliansi GEMPUR, jika ditelaah lebih jauh lagi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang HTI harus melakukan tata hutan dengan menginventarisasi potensi jenis, populasi dan habitat fauna yang ada dalam kawasan hutan. Ketentuan tersebut termaktub dalam pasal 13 huruf b poin 2. Namun dalam prakteknya PT. RPPI jangankan melakukan penataan hutan dan menyusun perencanaan pengelolaan hutan dalam kawasan hutan produksi untuk Rencana Kerja Tahunan saja tidak ada.

Informasi tidak adanya RKT PT. RPPI merupakan hasil dari ground chek yang pernah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 22 September 2017. Dengan tidak adanya penetaan hutan yang baik oleh PT. RPPI maka potensi kehilangan satwa yang dilindungi sangat besar, sperti; harimau, gajah dan burung rangkong.” Tegasnya

“Dikhawatirkan akan hilangnya/mengganggu habibat satwa liar dan dilindungi, karena secara umum satwa tersebut berada di luar daerah perlindungan satwa liar dalam area izin PT. RPPI. Hilangnya sumber ekonomi warga dari hasil hutan non kayu, Hilangnya lahan atau wilayah kelola masyarakat akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT. RPPI. Terjadinya bencana alam, karena sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Utara, kawasan IUPHHK – HTI PT. RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi.” Pungkas Muhammad Fadli kepada awak media melalui pesan tertulis saat dimintai keterangan

Oleh karena itu, dengan adanya fakta hukum dan dampak yang di khawatirkan masyarakat, aliansi GEMPUR melalui Kordinator Musliadi Salidan, merekomendasikan :
1. Mendesak Plt Gubernur Aceh untuk mencabut IUPHHK – HTI PT. RPPI berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK –HTI) Aceh, sebagai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b. Karena PT. RPPI tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan sosial masyarakat.

  1. Setelah pencabutan IUPHHK – HTI PT. RPPI, Gempur juga mendesak Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi pembentukan TORA atau Perhutanan Sosial bagi masyarakat setempat, sebagai upaya pemulihan kawasan hutan
    dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Karna PT.RPPI akan mengancam keberlangsungan hidup generasi dan sumber air kita.

Demikian pernyataan dari pihak aliansi GEMPUR.(KoranInd/RED)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS