78019 KALI DIBACA

Lsm Lp2im, Opini WTP Pemda Agara Perlu Dikaji Ulang

Lsm Lp2im, Opini WTP Pemda Agara Perlu Dikaji Ulang

 

Kutacane,  Aceh I Realitas – Bupati Aceh Tenggara, Drs Raidin Pinim MAP kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Banda Aceh beberapa waktu lalu. 

Hal itu disebutkan oleh ketua lembaga pengembangan potensial intelektual muda Aceh Tenggara (LP2im). M.Sopian Desky SH  kepada media realitas pada Sabtu (15/6/2019). Mendapatkan Opini WTP bukan berarti bebas dari korupsi, pemeriksaan itu adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang meliputi standar umum.

Dijelaskanya, standar pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan hasil akhir dari proses penilaian yaitu, kepatuhan, kecermatan, kredibelitas dan keandalan impormasi mengenai pengelolaan keuangan dilakukan secara prepesional, independen, objektip sesuai dengan undang-undang No.15 Tahun 2016 tentang Badan pemeriksa Keuangan. 

Namun masih banyak kita lihat dalam pengelolaan keuangan Negara yang kurang tepat sasaran seperti, proyek fisik irigasi di Desa Lawe Tungkal dan Desa Batu Hampakhen Kecamtan Lawe Alas ditahun 2018 diduga asal jadi yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dan pengadaan Itik oleh Dinas Pertanian tahu 2018 diduga kurang tepat sasaran. 

Sehingga opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari korupsi, berdasarkan data ICW ada 10 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi meski mendapat opini WTP. Salah satunya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018. Berikut daftar 10 kepala daerah penerima opini WTP yang menjadi tersangka di KPK:

1. Bupati Purbalingga Tasdi

2. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

3. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho

4. Gubernur Riau Rusli Zainal

5. Gubernur Riau Annas Maamun

6. Bupati Bangkalan Fuad Amin

7. Wali Kota Tegal Ikmal Jaya

8. Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

9. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

10. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

Dari 10 kepala Daerah itu mereka pernah mendapatkan opini WTP seperti Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga saya sebutkan opini WTP Kabupaten Aceh Tenggara perlu dikaji ulang. Menurutnya, opini WTP itu diterbitkan jika keuangan dianggap terbebas dari kesalahan penyajian impormasi secara material sesuai dengan prinsip akuntansi. 

Namun Opini WTP Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019 atas laporan pertanggungjawaban anggaran keuangan tahun 2018 tidak menjamin bebas dari tindak pidana pelaporan keuangan dalam proses penyajian laporan intansi tersebut, “bisa saja mengelabui sehingga terjadi kolusi dan sebagainya, bahkan Opini WTP pernah menjadi salah satu modus suap korupsi tegasnya (sm). 

Subscribe

MEDIA REALITAS