34619 KALI DIBACA

LBH Bening: Pemko Langsa Belum Melaksanakan PTDH Sesuai SKB 3 Menteri Dan Surat Gubernur NAD

LBH Bening: Pemko Langsa Belum Melaksanakan PTDH Sesuai SKB 3 Menteri Dan Surat Gubernur NAD
Sukri Asma LBH Bening Kota Langsa
example banner

Langsa | Realitas – Pemerintah Kota Langsa sejauh ini belum melaksanakan Proses PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) terhadap para PNS (Pegawai Negeri Sipil) dijajarannya yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan.

Sebagaimana yang diputuskan serta dipaparkan secara detil didalam SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri Pang terdiri dari, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153 / KEP/ 2018 yang telah di sebar luaskan sejak tahun 2018 yang lalu, Serta Surat, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ir Nova Iriansyah MT, tertanggal 17 Deptember 2018, Surat yang bernomor 800/24172, demikian dinyatakan oleh, Sukri Asma,Ketua LBH Bening (Lembaga Bantuan Hukum) Kota Langsa, dalam menyikapi pernyataan, pejabat Sekretaris Daerah Kota Langsa (Sekda), Syahrul Thaib di Media Realitas, Rabu (03/04/2019).

Menurut Sukri Asma, apabila Pemerintah Kota Langsa telah melaksanakan apa yang dijelaskan oleh SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah Kota Langsa harus melaksanakannya secara menyeluruh, termasuk soal mantan kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) yang berinisial (ST) cs pada kasus manipulasi data tenaga honorer K 1 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kota Langsa tahun 2012 lalu.

Bahkan dalam kasus yang dimaksud, lanjutnya lagi, secara jelas telah dikeluarkan putusan banding, dari PT. no 222/PID/2013 PT BNA Tanggal 17 Februari 2014 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, “Karena dalam persoalan tersebut, Pantas diduga kasus ini juga merupakan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” papar Sukri Asma.

Kendatipun demikian, timpalnya lagi, hal itu tergantung pada pejabat pembina kepegawaian, kalau memang kasus ini juga masuk dalam SKB 3 Menteri sebagai mana yang di dimaksud, “ya pantasnya para PNS mantan terpidana yang terlibat dalam persoalan ini harus segera mungkin dilaksanakan proses PDTH juga oleh Pemerintah Kota Langsa,”demikian Sukri Asma menjelaskan kepada wartawan Media Realitas di Langsa. (Effendi Musa)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS