23619 KALI DIBACA

LBH Bening: Pejabat Pembina Kepegawaian Pemko Langsa Harus Segera Melaksanakan PDTH

LBH Bening: Pejabat Pembina Kepegawaian Pemko Langsa Harus Segera Melaksanakan PDTH
Direktur LBH Bening Langsa Sukri asma
example banner

Langsa | Realitas – Pejabat Pembina atau yang berwenang terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kota Langsa, diminta untuk segera menelaah Keputusan 3 Menteri beserta Surat Gubernur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, terkait proses pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) bagi para PNS dijajarannya yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan, sebagaimana yang diuraikan secara detil didalam SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri yang terdiri dari, Menteri Dalam 1, Menteri Pemberdayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 yang telah di sebar luaskan sejak tahun 2018 yang lalu, serta Surat, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ir Nova Iriansyah MT, tertanggal 17 september 2018, surat yang bernomor: 800/24172, demikian dinyatakan oleh, Sukri Asma Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bening Kota Langsa kepada Media Realitas, Jumat (19/04/2019).

 

Menurutnya, hal itu perlu untuk dicermati dan dilakukan segara mungkin, mengingat dalam SKB tersebut, ada semacam perintah, yang apabila Pemerntah Daerah tidak segera melaksanakan putusan 3 Menteri dimaksud, maka sanksi PDTH itu akan dilimpahkan kepada para pejabat pembina atau yang berwenang terhadap para PNS didaerah setempat.

“Seharusnya dalam persoalan ini, Pemerintah Kota Langsa, harus se-segera mungkin memproses dan melaksanakan terhadap arahan yang dipaparkan didalam SKB 3 Menteri tersebut, Secara transparan dan menyeluruh, termasuk dalam kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer K 1, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Kota Langsa, tahun 2012 lalu dan telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) dari pihak Pengadilan, apalagi SKB tersebut mendapatkan tanggapan yang serius dari PLT Gubernur Aceh”, tukasnya.

Dan kita sebagai elemen masyarakat diwilayah ini, lanjutnya lagi, sudah barang tentu kita pastikan akan terus mengawasi dan memantau perkembangan terhadap proses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dijajaran Pemerintahan Kota Langsa, hal ini perlu kita lakukan karena kita akan melaporkan persoalan ini kejenjang yang lebih tinggi lagi,agar semua persoalan dapat dilakukan se-segera mungkin.

Menurut Sukri Asma, apabila Pemerintah Kota Langsa telah melaksanakan apa yang dijelaskan oleh SKB 3 Menteri tersebut, Pemerintah Kota Langsa harus melaksanakannya secara menyeluruh, termasuk soal mantan kepala BKPP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang berinisial (ST) cs pada kasus manipulasi data tenaga honorer K 1, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Kota Langsa, tahun 2012 lalu. (Effendi Musa)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS