66219 KALI DIBACA

Ketua Laskar Aceh Teuku Indra Minta Segera Penegak Hukum Proses Lanjutan Kasus WTP Kota Sabang Tahun 2013

Ketua Laskar Aceh Teuku Indra Minta Segera Penegak Hukum Proses Lanjutan Kasus WTP Kota Sabang Tahun 2013
Ketua Laskar Aceh Teuku Indra
example banner

Banda Aceh | Realitas – Ketua Laskar Aceh Teuku Indra yang akrab disapa dengan panggilan Popon minta pihak penegak hukum segera proses Kasus Water Treatmen Plan (WTP) Sabang Tahun 2013 penuh misteri dan di duga ada pihak lain yang belum di proses hukum, ujarnya kepada media ini, Jumat (12/4/2019) di Banda Aceh.

Popon minta penegak hukum segera proses PPTK dan ketua tim PHO, yang di duga ikut terlibat.

Proyek WTP yang bersumber dana dari otsus 2013 Kota Sabang telah diproses secara hukum dan telah diputuskan di pengadilan terpidana 4 orang yaitu KPA proyek WTP, Rifan Ramoda sebagai konsultan, Zulfadli sebagai kontraktor dan Mahfud sebagai pemilik perusahaan PT.Rahrah Red dan telah menjalani proses hukuman dipenjara Lambaro Banda Aceh.

Ketua umum Laskar melihat kasus WTP ini sangatlah aneh dan janggal dikarenakan tidak semua yang terkait dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pekerjaan WTP dilapangan kita duga tidak terjerat hukum, seperti PPTK dan ketua tim PHO, ujar Popon.

Dengan tidak semuanya di proses hukum, ini menjadi tanda tanya kita semua terhadap proses pekerjaan WTP tersebut dikarenakan kapasitas PPTK dan tim PHO sangatlah besar dalam menentukan proses pembayaran dan penerimaan pekerjaan tersebut yang telah merugikan negara sebesar lebih kurang 2,5 M, jelas Popon.

Popon mendesak pihak penegak hukum untuk segera memeriksa kembali PPTK dan ketua tim PHO pekerjaan WTP tersebut agar tidak adanya penzaliman hukum dan keadilan hukum dalam kasus tersebut dan diduga uang yang merugikan negara tersebut ada mengalir untuk oknum pejabat yang digunakan membeli kepentingan partainya.

Tugas dari PPTK adalah sebagai pemilik pekerjaan dan bertanggung jawab melaporkan keadaan progres dilapangan kepada kuasa pengguna anggaran dalam pekerjaan tersebut, dan tim PHO bertugas memeriksa fisik dan menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan spek dan progres pekerjaan tersebut.

PPTK dan tim PHO sangatlah mempunyai andil dalam proses pembayaran terhadap sebuah pekerjaan tersebut.

Ini sangatlah aneh dan misterius jika KPA, rekanan, pemilik perusahaan dan konsultan pengawas dikenai hukuman pidana, akan tetapi PPTK dan tim PHO lolos dari hukuman tersebut, ujar Popon.

PPTK untuk pekerjaan tersebut adalah Harry Susetya sebagai kabid cipta karya yang juga merupakan anak dari Wakil Walikota Sabang periode 2017 sampai 2022 dan ketua tim PHO adalah Faisal yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Sabang.

Popon meminta aparat penegak hukum untuk dapat adil dalam pemberantasan korupsi tanpa melihat status sosial atau jabatan agar hukum tegak adil keatas dan kebawah dan hukum tidak miring kekanan dan ke kiri, hukum harus tegak adil dan jujur, tutupnya.

Kita minta penegak hukum jangan pandang bulu dalam kasus ini proses orang-orang yang terlibat dan seret ke pengadilan.

Kalau kasus ini diam sampai disini kita akan buka kembali dan segera kita laporkan baik kepada Jaksa Agung maupun kepada KPK, tutup Popon. (Red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS