18419 KALI DIBACA

Kebun Sawit Ilegal Di Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Kebun Sawit Ilegal Di Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Aceh Tamiang | Realitas – Rumoh Transparansi Aceh menemukan adanya dugaan perkebunan kelapa sawit ilegal (tanpa izin) di Alur Kering, Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Hasil konfirmasi lapangan diketahui perkebunan tersebut sudah beberapa kali berubah nama.

Namun perusahaan kebun tersebut saat ini diketahui bernama PT ANA.

Crisna Akbar Direktur Rumoh Transparansi Aceh, Jumat (15/03/2019) menyebutkan, hasil monitoring di lapangan, ditemukan adanya kegiatan perambahan kawasan hutan yang di konversi menjadi kebun sawit, diperkirakan luas kebun tersebut mencapai 302 Hektare dari total 302 Hektare, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan sekitar 105 Hektare kebun sawit ini sudah mulai produksi.

Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat diketahui kebun tersebut berada pada koordinat lintang N 4 13 17 dan Bujur E 97 50 37, dan lintang N 4 13 26 dan Bujur E 97 50 22.

Setelah mendapatkan titik koordinat selanjutnya mereka melakukan overley dengan Geographic Information System (GIS), sehingga diketahui bahwa perkebunan tersebut berada didalam kawasan hutan produksi.

Selain itu Crisna juga menyampaikan pihaknya menduga bahwa kebun tersebut tidak memiliki Hak Guna Usaha atau HGU namun aktivitas masih tetap berjalan di kebun yang masuk kedalam kawasan hutan produksi tersebut.

“Kita menduga kebun itu tidak punya HGU, tapi aktivitas perambahan hutan terus terjadi di kawasan hutan tersebut,” sebut Crisna.

Lebih lanjut, Crisna menambahkan, usia tanaman sawit yang berada di kawasan hutan produksi tersebut diperkirakan berumur 7 hingga 10 tahun dengan tinggi tanaman rata-rata sekitar 8 hingga 10 meter.

Berdasarkan hasil kajian hukum yang dilakukan Rumoh Transparansi, perusahaan yang diduga bernama PT ANA tersebut telah melanggar Undang-undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Pasal 17 ayat (2) huruf (b) yang menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”.

Dan Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Pasal 92 ayat (1) huruf (a) menyebutkan “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) dapat Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil kajian hukum selanjutnya Rumoh Transparansi melaporkan hasil temuan tersebut ke Polres Aceh Tamiang dalam bentuk laporan informasi yang diterima langsung oleh Kasium Polres Aceh Tamiang, ibu Mariati NRP 19700324 1993032001.

Besar harapan setelah kasus ini dilaporkan dapat ditindak lanjuti dan diproses sesuai aturan yang berlaku dan kami juga minta agar Kepolisian Aceh Tamiang segera mengusut tuntas kasus ini, kita akan awasi terus kasus kebun ilegal sampai tuntas, ujar nya.

“Kita juga mendesak pihak Kepolisian Aceh Tamiang segera mengusut kasus tersebut,” tutup Crisna.

(Rizal / H A Muthallib)

Subscribe

MEDIA REALITAS